Salin Artikel

154 SMP Negeri dan Swasta di Brebes Mulai Gelar Sekolah Tatap Muka

BREBES, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akhirnya memperbolehkan sedikitnya 154 SMP negeri dan swasta untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Selasa (18/8/2020).

Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, kebijakan itu diambil menyusul turunnya rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, setelah Brebes masuk dalam zona kuning Covid-19.

"Berdasarkan persetujuan pemerintah pusat termasuk kepala daerah, akhirnya 154 SMP negeri dan swasta di Brebes mulai melaksanakan tatap muka," kata Idza saat meninjau SMP 2 Brebes, Selasa (18/8/2020).

Idza mengaku akan menjamin seluruh sekolah yang melaksanakan PTM telah menerapkan protokol kesehatan di tengah adaptasi kebiasaan baru dengan ketat.

Sebelumnya juga ada surat keputusan bersama empat menteri yang memperbolehkan PTM di wilayah yang masuk zona kuning.

"Selain itu adanya dukungan orangtua siswa. Bahkan masing-masing orangtua siswa telah sepakat membuat surat pernyataan agar anaknya bisa mengikuti PTM," kata dia.

Menurut Idza, meski SMP sudah menggelar PTM, bukan berarti sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak bisa dilakukan.

Bagi orangtua yang belum memperbolehkan anaknya mengikuti PTM, bisa tetap PJJ dengan sistem daring dari rumah.

"Seluruh siswa diwajibkan mendapatkan persetujuan orang tua. Jika orangtua tidak menyetujui maka siswa bisa mengikuti sistem daring seperti sebelumnya," ujarnya.

Idza mengemukakan, pelaksanaan PTM dilakukan sistem shift.

Dalam satu ruangan kelas misalnya, hanya akan diikuti belasan siswa.

Siswa hanya melaksanakan PTM tiga kali dalam sepekan untuk setiap kelas.

Dalam sekali pertemuan, siswa mendapatkan tiga materi mata pelajaran dengan durasi per satu jam pelajaran sebanyak 20 menit.

"Seluruh sekolah wajib mengedepankan protokol kesehatan. Dengan menyediakan tempat cuci tangan, wajib masker, jaga jarak, hingga cek suhu tubuh," pungkasnya.

Salah satu siswa SMP 2 Brebes, Tiara Salsabila mengaku senang bisa kembali ke sekolah.

Menurutnya, saat PJJ daring dari rumah, lebih sulit memahami apa yang disampaikan guru.

"Belajar online banyak juga teman-teman yang mengeluh. Materinya susah dipahami," ujar Tiara.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/18/23185351/154-smp-negeri-dan-swasta-di-brebes-mulai-gelar-sekolah-tatap-muka

Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke