Salin Artikel

KPAI Khawatir Kesenjangan Pendidikan di Masa Pandemi Bikin Anak Putus Sekolah

Pelaksanaan PJJ, seperti diketahui, dilakukan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang membuat akses setiap orang dibatasi demi mencegah penularan.

"Banyak data, terutama yang kelas ekonomi ke bawah, kesenjangan pembelajaraannya luar biasa bahkan khawatir putus sekolah," ujar Jasra saat peluncuran Risalah Kebijakan Indonesia Joining Forces (IJF) dengan KPAI secara daring, jelang memperingati HUT ke-75 RI, Minggu (16/8/2020).

Kekhawatiran putus sekolah itu muncul karena selain kesulitan belajar jarak jauh karena keterbatasan fasilitas, kondisi ekonomi keluarga yang menurun drastis juga menjadi pemicu.

Bagi anak-anak yang berada di pedesaan, mereka harus membantu orangtuanya bekerja di ladang atau kebun, ke pantai atau gunung demi kebutuhan hidup.

"Ini akan menjadi kekhawatiran kita," kata Jasra.

Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 40.000 lebih sekolah di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet.

Hal tersebut menyebabkan pembelajaran jarak jauh menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang berada di daerah tersebut.

"Jangankan internet untuk belajar jarak jauh, listrik pun belum ada. Ini kesenjangan-kesenjangan yang harus segera ditutup dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab," kata dia.

Tak hanya itu, kata dia, kesenjangan lainnya juga terkait sanitasi di lingkungan sekolah atau tempat tinggal.

Jasra mengatakan, sanitasi merupakan salah satu hal yang dapat memutus mata rantai Covid-19.

"Lingkungan bersih, udara segar, akan mendorong imunitas anak-anak kita yang jumlahnya 83 juta," kata dia.

Atas munculnya kesenjangan-kesenjangan itu, ia pun berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikannya agar anak-anak tersebut bisa terhindar dari Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/16/14555301/kpai-khawatir-kesenjangan-pendidikan-di-masa-pandemi-bikin-anak-putus

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke