Pemerintah Siapkan Operasi Darat dan Udara Terkait Protokol Kesehatan

"Tadi malam kami bahas dengan Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD) dengan istilah operasi darat dan operasi udara," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker melalui virtual, Senin (10/8/2020).

Adapun sosialisasi tersebut sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Operasi darat dilakukan dengan menggelar kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilancarkan terutama mengarah kepada masyarakat kalangan bawah.

Selain itu, kegiatan masif tersebut juga dilakukan melalui udara, yakni berupa sosialisasi melalui media sosial (medsos) maupun media konvensional.

"Dengan lebih sistematis, lebih tersetruktur, dan lebih terencana," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah akan bergerak sesuai struktur formal maupun informal.

Salah satu gerakan tersebut adalah dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Tim pengerak PKK telah diminta secara eksplsit oleh Bapak Presiden untuk terlibat dalam rangka sosialisasi ini, kemudian juga relawan relawan, media, dan lain-lain," terang Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dikutip dari salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Rabu (5/8/2020), lewat inpres itu, Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Inpres itu diteken Jokowi pada Selasa (4/8/2020) kemarin. Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.