Salin Artikel

BPIP: Pilkada Jadi Momentum untuk Perkuat Nilai-nilai Pancasila dengan Persatuan

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila.

Terlebih, Pilkada tahun ini terasa berbeda karena Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Kondisi itu membuat penguatan nilai Pancasila sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terpecah belah dan tetap bersatu dalam melewati masa-masa krisis ini.

Menurut Romo Benny, penguatan nilai Pancasila mempunyai pengaruh karena bisa menjaga persatuan, sesuai sila ke-3, Persatuan Indonesia.

“Maka ketika Pilkada tidak diwarnai isu suku, agama, dan ras (SARA), kebencian, dan pembunuhan karakter, maka Pancasila itu menjadi nyata,” ujar Romo Benny di studio Kompas TV, Sabtu (1/8/2020).

Ia melanjutkan, sekarang isu pilkada adalah bagaimana para kepala daerah mampu menyelesaikan masalah covid-19.

Pernyataan Romo Benny tersebut sama dengan yang disampaikan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Doli bahwa Pilkada harus mempunyai nilai-nilai persatuan dalam Pancasila.

“Pilkada dengan Pancasila. Pertama, kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar dan normatif, bahwa kita harus mengambil hikmah pandemi ini untuk mengubah situasi tatanan yang ada,” kata Doli.

Oleh karena itu, dirinya mengajak semua pihak untuk menciptakan tatanan hidup baru dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

“Hal ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk mengubah semua tata cara aspek kehidupan, seperti cara berkomunikasi, cara pandang, termasuk masalah ideologi,” sambung Doli.

Para calon kepala daerah juga harus mampu mengedepankan isu penanggulangan Covid-19 dalam narasi kampanye.

“Masyarakat kan bisa melihat apakah pemimpin itu bisa menawarkan solusi atau hanya menjual kebohongan dan kebencian. Sekarang masyarakat mencari pemimpin yang bisa mempunyai aplikasi jelas bahwa programnya mempunyai harapan,” kata Romo Benny.

Bila tidak mampu, sambung dia, calon kepala daerah kemungkinan tidak akan dipilih karena sekarang masalah Covid-19 sedang benar-benar dihadapi masyarakat.

Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Romo Benny, Ahmad Doli mengatakan bahwa jika masih ada calon kepala daerah yang mengangkat isu SARA, maka masyarakat tidak akan menggubrisnya.

“Isu SARA kan bukan merupakan cerminan pancasilais. Inilah momentumnya kita menjadi seorang yang pancasilais,” ujar Doli.

Selanjutnya, Doli mengatakan, Pilkada harus dipahami sebagai alat dan bagian dari kontestasi demokrasi di Indonesia untuk mencapai suatu tujuan besar, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

“Mari gunakan Pilkada dengan baik dan jangan sampai merusak tujuan utamanya,” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/08/13194151/bpip-pilkada-jadi-momentum-untuk-perkuat-nilai-nilai-pancasila-dengan

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke