Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Caranya, mereka wajib memperlihatkan penggunaan masker dalam setiap kegiatannya.

“Dalam masyarakat paternalistik seperti Indonesia, setiap kebijakan akan dipatuhi masyarakat jika semua pemimpinnya memberi teladan terlebih dahulu. Termasuk kebijakan maskerisasi nasional ini,” kata Riant saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, pendekatan kultural dan legal perlu diterapkan bersamaan agar suatu kebijakan teralisasi.

Jika hanya menerapkan hukuman (pendekatan legal), maka kebijakan itu tidak akan efektif.

“Sesederhana itu. Metode implementasi kebijakan menggunakam dual mode, kultural (peneladanan) dan legal (hukum). Kalau yang ke dua saja, tidak beda dengan jaman kolonial,” tutur Riant.

“Jadi, masalah patuh ini bukan masalah teknis, tapi masalah budaya nasional. Perintah untuk pakai masker bisa dinilai bentuk keputusasaan mengatasi Covid-19,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan mulai menggencarkan kampanye penggunaan masker.

Hal itu akan dilakukan dengan membentuk program khusus sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (3/8/2020) lalu.

"Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK akan membentuk program untuk menggencarkan kampanye penggunaan masker," ujar Muhadjir, dilansir dari situs resmi Kemenko PMK, Rabu (5/8/2020).

Program tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, seperti pengukuhan duta masker untuk kampanye penggunaan masker, pembagian bantuan sosial (bansos) yang disertai masker, sosialisasi penegakan hukum dan disiplin secara masif, serta iklan layanan masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di tempat umum seperti pasar tradisional maupun modern, stasiun, terminal, hingga tempat ibadah, juga akan menjadi sasaran kampanye penggunaan masker.

"Sasaran utama kampanye ini adalah masyarakat yang berkegiatan di pasar tradisional, modern, terminal, stasiun, fasilitas umum, tempat ibadah, kegiatan keagamaan ruang terbuka publik, tempat tinggal bersama seperti panti, mereka yang beraktivitas di jalan, dan sebagainya," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga meminta kementerian terkait, yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Kementerian BUMN untuk membeli masker sebanyak-banyaknya.

Pembelian masker itu dilakukan dari industri mikro dan ultra-mikro yang ada di Tanah Air.