Salin Artikel

Menko PMK: Jumlah Rumah Tangga Miskin di Indonesia Capai 7,5 Juta

Ia mengatakan, 20 persen dari rumah tangga dan rumah tangga baru miskin yang ada saat ini berasal dari keluarga rumah tangga miskin tersebut.

"Sesama keluarga miskin besanan, kemudian lahirlah keluarga miskin baru," kata Muhadjir ketika memberikan sambutan dalam webinar yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Selasa (4/8/2020).

Oleh karena itu, kata dia, mata rantai keluarga miskin tersebut harus dipotong untuk menghasilkan generasi unggul selanjutnya.

Sebab, kemiskinan juga dianggap menjadi penyebab stunting.

Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka stunting turun dari 27 persen ke 14 persen pada 2024 nanti.

"Karena kemiskinan itu pada dasarnya basisnya di dalam keluarga. Saya sangat yakin stunting ini harus ditangani sungguh-sungguh, karena orang kalau sudah stunting maka kemampuan kecerdasannya sudah selesai, tidak bisa dinaikkan lagi," kata dia.

Apalagi, berdasarkan data Bank Dunia, kata dia, 54 persen angkatan kerja Indonesia merupakan orang-orang yang pernah mengalami stunting.

Hal itu pula yang membuat kualitas angkatan kerja di Indonesia rendah selain lemahnya sektor pendidikan dan kesehatan.

"Karena asal-muasalnya dari stunting sehingga tingkat untuk dinaikkan menjadi kualitasnya lebih baik itu mengalami kesulitan," ucap dia.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen.

Jumlah tersebut meningkat 0,56 persen poin dari persentase pada September 2019.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari data September 2019.

Catatan redaksi

Berita ini mengalami perubahan pada isi dan judul karena ada kesalahan data dari pihak Kementerian Koordinator PMK.

 

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/15230761/menko-pmk-jumlah-rumah-tangga-miskin-di-indonesia-capai-75-juta

Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke