Salin Artikel

Kemendagri: Tak Mesti Sesuai Teori, Penanganan Jenazah Covid-19 Sesuai Agama Masing-masing

“Yang dikatakan Pak Menteri, secara teori sebaiknya jenazah Covid-19 dibakar agar virusnya juga mati," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri, Kamis (23/7/2020).

"Namun, bagi yang Muslim dan agama lain, ini tidak sesuai dengan akidah, maka penatalaksanaannya dibungkus tanpa celah agar virus tidak keluar (menyebar), kemudian dimakamkan,” kata dia.

Menurut Bahtiar, pernyataan Tito merujuk kepada cara pembakaran yang dapat mematikan virusnya.

Oleh karena itu, ia meminta polemik terkait pernyataan Mendagri tersebut diakhiri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 

Sebab, pemerintah menegaskan,perlakukan terhadap jenazah yang terinfeksi Covid-19 dikembalikan pada protokol kesehatan dan penanganan sesuai keyakinan masing-masing.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut, secara teori penanganan jenazah Covid-19 paling baik dengan cara dibakar.

Dengan cara tersebut, virus Covid-19 yang kemungkinan bisa ditularkan lewat jenazah akan ikut mati.

"Yang terbaik, mohon maaf, saya Muslim ini, secara teori yg terbaik ya dibakar, karena virusnya akan mati juga," ujar Tito sebagaimana dilansir dari tayangan webinar dari Puspen Kemendagri, Kamis (23/7/2020).

Namun, Tito mengatakan, cara ini berpotensi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia.

Menurut dia, jika merujuk kepada tata cara pemakaman keagamaan, jenazah Covid-19 harus dibungkus rapat dan rapi.

Langkah ini untuk mencegah virus corona penyebah Covid-19 keluar.

"Tidak boleh ada celah virusnya keluar, karena virusnya itu akan bertahan. Dan upayakan (jenazah) dimakamkan di kuburan yang tidak ada air mengalir, kering. Yang Panas," tegas Tito.

Dengan begitu, virus corona bisa ikut hilang dan tidak membahayakan sekitarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/09165511/kemendagri-tak-mesti-sesuai-teori-penanganan-jenazah-covid-19-sesuai-agama

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke