Satgas Covid-19 di Bawah Menko Perekonomian, Anggota DPR: Tangani Sisi Kesehatan Setengah Hati

Menurut Netty, kebijakan pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius memperhatikan sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 dengan menitikberatkan kebijakan pada sektor ekonomi nasional.

"Dengan posisi Gugus Tugas yang hanya bagian kecil di dalam struktur komite, makin jelas terlihat bahwa kebijakan pemerintah cenderung economic heavy. Pantas saja, keberpihakan anggaran untuk sektor kesehatan dalam penanganan Covid-19 ini terasa setengah hati," kata Netty saat dihubungi, Selasa (21/7/2020).

Menurutnya, peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang di bawah koordinasi Kepala BNPB Doni Monardo sudah strategis karena memegang kendali koordinasi antar kementerian/lembaga.

Sementara itu, saat ini Satgas Penanganan Covid-19 hanya menjadi salah satu bagian dari Komite Kebijakan yang dipimpin Menko Perekonomian Airlanga Hartarto.

Netty mengatakan, masyarakat tidak dapat disalahkan jika memaknai kebijakan pemerintah ini sebagai upaya menciptakan "herd immunity".

Sebab, ia menilai pemerintah jelas-jelas lebih memilih menyelamatkan dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi daripada kesehatan.

"Jangan salahkan publik jika banyak yang berpendapat kebijakan pemerintah mengarah pada herd immunity, membiarkan rakyatnya kewalahan menghadapi Covid-19 karena kontraksi ekonomi menjadi pilihan untuk diselamatkan," tuturnya.

Politikus PKS itu meminta pemerintah tidak main-main dalam menangani Covid-19.

Netty berharap pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang betul-betul merespons krisis kesehatan masyarakat.

"Saya minta pemerintah tidak bermain-main dengan Covid-19 yang disebut sebagai malaikat pencabut nyawa oleh Ketua Gugus Tugas. Buatlah kebijakan berbasis kesehatan dan yakinkan masyarakat dengan menunjukkan strong leadership agar ada jaminan bahwa penanganan pandemi dilakukan dengan tepat," tegas Netty.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Fungsinya kini diemban oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aturan itu diteken Jokowi pada Senin (20/7/2020).

Pasal 20 Perpres itu berisi pencabutan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. "Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah dibubarkan," demikian bunyi Pasal 20 Ayat 2 huruf b Perpres.

Lalu, dalam Pasal 20 Ayat 2 huruf c, kewenangan Gugus Tugas akan dilanjutkan oleh Komite Kebijakan dan atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Komite Kebijakan yang dimaksud dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Komite Kebijakan ini membawahi dua satgas, yakni Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Satgas Covid-19 tetap dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Sementara itu, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin.