Jokowi Wacanakan Pembubaran 18 Lembaga, Komnas Perempuan Berharap Tak Kena

Pasalnya, Komnas Perempuan dianggap merupakan salah satu institusi hak asasi manusia (HAM) nasional.

"Kami berharap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk mempertahankan keberadaan dan terus memperkuat posisi Komnas Perempuan sebagai institusi HAM nasional," ujar Koordinator Forum Pengada layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL) Veni Siregar dikutip dari siaran pers, Senin (20/7/2020).

Ia mengatakan, Komnas Perempuan merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan memiliki kerja yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan.

Bahkan hasil kerjanya pun dinilai sangat nyata karena terlibat aktif dalam banyak dokumentasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

"Bahkan dalam kerja-kerja advokasi baik di tingkat daerah maupun nasional, Komnas Perempuan selalu bersama organisasi perempuan untuk mendorong lahirnya berbagai kebijakan strategis yang berkeadilan bagi perempuan,” kata dia.

Oleh karena itu, menurutnya keberadaan Komnas Perempuan harus tetap terus dipertahankan.

Apalagi hingga saat ini, kata dia, kriteria pembubaran yang dipahami pun hanya tentang fungsi lembaga yang dekat dengan kementerian terkait.

Adapun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk melalui Pasal 1 Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Lembaga itu dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut, ada 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat. Namun, Presiden Jokowi belum merinci daftar lembaga yang akan dihapus itu.

"Dalam waktu dekat ini ada 18," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2020) sebagaimana dikutip Tribunnews.com.

Menurut Presiden Jokowi, penghapusan lembaga itu dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Dengan begitu, biaya yang semula dihabiskan untuk lembaga yang tidak produktif itu dapat dialihkan untuk hal yang lebih penting.

Meski demikian, fungsi dan wewenang yang semula dikerjakan oleh lembaga itu akan diserahkan kepada kementerian terkait.

"Semakin bisa kita kembalikan anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke Dirjen, Direktorat, Direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," kata dia.