Salin Artikel

Pukat UGM Setuju Inpres Percepat Pemburuan Koruptor, Bukan Pembentukan Tim

Menurut Oce, pemerintah sebaiknya menerbitkan instruksi presiden (inpres) untuk mempercepat pemburuan buronan bukan untuk membentukan tim.

"Setuju ada Inpres, tapi percepatan upaya perburuan koruptor, bukan untuk pembentukan tim," kata Oce Madril dalam diskusi virtual, Kamis (16/7/2020).

Sebab, kata dia, lembaga-lembaganya penegak hukumnya sudah ada dan secara teknis dinilai mampu bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, lanjut dia, lebih baik memaksimalkan lembaga yang sudah ada. Kemudian, inpres bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penangkapan koruptor yang buron.

"Jadi maksimalkan saja lembaga-lembaga yang sudah, ada kepolisian, kejaksaan toh ada banyak contoh di mana ternyata mereka mampu melakukannya," kata Oce Madril.

"Saya yakin secara teknis penegak hukum kita mampu melakukan itu, punya skill yang luar biasa Untuk melakukan itu," ujar dia.

Kemudian, Oce mengusulkan sejumlah ide dan gagasan yang bisa dicantumkan dalam inpres.

Pertama, menurut dia, dalam inpres perlu diberi batas waktu penangkapan buron seperti enam atau sembilan bulan.

"Penangkapan itu tentu saja harus konkret dan menggunakan langkah terukur yang logis," ucap Oce.

Kedua, kata dia, inpres dapat memerintahkan kementerian dan lembaga melahirkan kebijakan pendukung. Contoh kongkret seperti Undang-Undang Perampasan Aset.

"Mendorong hadirnya kebijakan yang mendukung misalnya Undang-Undang Perampasan Aset," kata Oce.

Ketiga, lanjut dia, yang terpenting adalah evaluasi untuk menilai lembaga penegak hukum mana yang serius menangkap buronan. Pihak yang dianggap kurang maksimal bisa dievaluasi lebih lanjut.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/16564071/pukat-ugm-setuju-inpres-percepat-pemburuan-koruptor-bukan-pembentukan-tim

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Nasional
Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.