Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.

Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.

Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.

Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial.

Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.

Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.

Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan teguran pada kabinetnya. Oleh Jokowi, jajaran menterinya disebut kurang memiliki sense of crisis.

Berkaitan dengan teguran itu, sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan kabinet adalah hal mendesak dilakukan saat ini.

Beberapa nama pun memperoleh catatan khusus terkait capaian kinerja dalam menghadapi Covid-19.

Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, ini, khususnya terkait dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.

Kemudian, sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, publik berharap bahwa perombakan harus dilakukan demi mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu. Menteri yang masuk ke pemerintahan diharapkan adalah mereka yang berasal dari kalangan nonpartai politik.