Salin Artikel

Wapres Sebut Masjid Berpotensi Jadi Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat

Hal tersebut merupakan salah satu cara agar masjid bisa menjadi basis peradaban Islam.

Namun demikian, menurut Ma'ruf, potensi itu belum dimanfaatkan.

"Masjid juga sangat potensial menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ini yang dalam waktu yang cukup lama belum termanfaatkan secara baik," ujar Ma'ruf dalam acara webinar nasional bertajuk Membangun Peradaban Islam Berbasis Masjid, Rabu (8/7/2020).

Menurut Ma'ruf penyebab potensi tersebut belum termanfaatkan karena adanya pemahaman kurang tepat.

Pemahaman yang dimaksud adalah pandangan bahwa masjid harus dijauhkan dari aktivitas ekonomi.

"Masih kuat pemahaman di tengah masyarakat bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan di masjid menjadi tidak berkah," kata dia.

Akibatnya, banyak potensi masjid yang malah belum bisa dioptimalkan. Terutama dalam pemberdayaan ekonomi.

Hal itu pula, kata dia, yang membuat masjid tersebut tidak bisa dikelola secara mandiri secara finansial.

"Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembalikan salah satu fungsi masjid sebagai media pemberdayaan ekonomi umat," ujar Ma'ruf.

Salah satu caranya adalah dengan menjadikan para jemaah masjid sebagai mata rantai ekonomi sekaligus konsumen, produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi di masjid.

Utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Model bisnis yang dikembangkan pun dapat menggunakan model berjemaah atau sharing ekonomi maupun model koperasi.

"Model ini mendorong jemaah agar menanamkan saham sekaligus menjadi marketnya, sehingga keuntungan kembali kepada jamaah masjid itu sendiri," ujar dia.

Adapun dalam seminar nasional itu, hadir pula Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar, serta Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/14201541/wapres-sebut-masjid-berpotensi-jadi-basis-pemberdayaan-ekonomi-umat

Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke