Soal Wacana Resuffle, Ini Tanggapan Prabowo dan Airlangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto enggan menjawab wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Keduanya diketahui melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020) sore.

Seperti diketahui, di dalam kabinet bentukan Jokowi-Ma'ruf Amin, keduanya menduduki posisi sebagai menteri. Prabowo merupakan Menteri Pertahanan, sedangkan Airlangga adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Terima kasih," singkat Prabowo sembari melambaikan tangan saat menanggapi pertanyaan salah seorang awak media, seperti dilihat dari Kompas TV.

Baik Prabowo maupun Airlangga keduanya langsung membalikkan badan dan meninggalkan kerumunan awak media.

Sebelumnya, di dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu politik. Salah satunya, terkait kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang akan dihelat dalam waktu dekat.

Menurut Prabowo, Gerindra akan membangun koalisi dengan Golkar di sejumlah pilkada.

"Di beberapa tempat kita cocok, di beberapa tempat kita setuju untuk berbeda. Tidak ada masalah," ucapnya.

Sementara itu, Airlangga mengatakan, adanya perbedaan di dalam kontestasi pilkada merupakan hal yang wajar.

"Bahwa apa yang disampaikan dalam pilkada itu sesuatu yang normal dan wajar-wajar saja. Tetapi kita sepakat dan mendukung dan menjaga persahabatan, menjaga NKRI, dan kita berjuang untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengancam melakukan reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Presiden Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perekonomian.