Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

Pemerintah mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, salah satunya dengan memastikan penerapan protokol kesehatan.

Menurut Safrizal, protokol kesehatan bakal dijalankan secara ketat, mengacu pada tingkat penyebaran virus atau zonasi di 270 daerah penyelenggara Pilkada.

"Ada yang (zona) merah, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang hijau. Semuanya melaksanakan (Pilkada). Yang membedakan apa? Protokolnya," kata Safrizal di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/7/2020).

"Jadi nanti KPU akan dibantu oleh Gugus Tugas baik nasional, daerah, provinsi, kabupaten/kota untuk mengontrol penerapan protokol kesehatan berdasar zonasi," tutur dia.

Safrizal mengatakan, pelaksanaan pilkada di daerah zona hijau akan berbeda dengan di daerah zona merah.

Misalnya, di daerah zona hijau kampanye atau kegiatan yang mengumpulkan massa secara fisik diperbolehkan dengan membatasi yang hadir maksimal 200 orang. Di daerah zona merah, jumlah massa dalam kegiatan tersebut harus lebih sedikit.

Dalam pilkada di situasi seperti ini, kata Safrizal, penting untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Contohnya, calon kepala daerah di di wilayah yang tingkat penyebaran virusnya tinggi bisa berkampanye secara virtual.

Selain aman dari Covid-19, Safrizal menyebut bahwa kampanye metode ini juga akan memangkas biaya.

"Kalau dulu mengumpulkan 10.000 (orang) mengeluarkan biaya yang miliaran kan, sekarang saya rasa dengan puluhan juta saja sudah bisa dengan streaming dan sebagainya," ujar dia.

Safrizal mengatakan, pilkada kali ini harus disesuaikan dengan era new normal atau tatanan kehidupan baru sehingga cara-cara baru juga harus digunakan.

"Jadi membutuhkan strategi-strategi baru. Namanya juga new normal, tatanan baru, jadi secara kampanye pun harus baru," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan setelah penundaan telah dimulai pada Senin (15/6/2020).