Salin Artikel

Lebih dari 70.000 Kasus DBD di Indonesia, Penanganannya Terhambat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, kasus demam berdarah dengue (DBD) semakin meningkat di Indonesia.

Reisa menuturkan, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada lebih dari 70.000 kasus DBD di Tanah Air.

"Menurut laporan Kemenkes kasus DBD di Indonesia dari minggu ke satu sampai ke minggu 27 tahun 2020, jumlah kasus DBD lebih dari 70.000 kasus, tersebar di 34 provinsi dan 465 kabupaten/kota dengan jumlah kematian DBD hampir 500 orang," kata Reisa dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Reisa mengatakan, kasus DBD terjadi di wilayah yang juga memiliki kasus Covid-19 seperti, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

"Fenomena ini memungkinkan seseorang yang terinfeksi Covid-19, juga berisiko terinfeksi DBD," ujarnya.

Reisa mengatakan, dalam menangani pencegahan penyakit ini, kinerja para petugas terhambat akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, kegiatan masyarakat seperti membersihkan lingkungan sekitar juga terhambat karena harus membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang.

"Kewajiban pembersihan lingkungan yang rutin dilakukan satu bulan sekali terhambat karena pembatasan kegiatan masyarakat, akibat merebaknya Covid-19," ucap Reisa.

Kendati demikian, Reisa mengatakan, masyarakat bisa melakukan pencegahan DBD di rumah masing-masing dengan langkah 3 M.

Langkah 3 M yakni, menguras penampungan air bersih atau mengeringkan genangan air, menutup kolam atau wadah penampung air dan mengubur barang bekas.

"Langkah ini dilakukan agar tidak menjadi sarang nyamuk," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/03/17321241/lebih-dari-70000-kasus-dbd-di-indonesia-penanganannya-terhambat-covid-19

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke