Wapres Minta Dibentuk Tim Pengawas dalam Penyempurnaan DTKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pembentukan tim pengawas untuk menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sedang dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Kamis (25/6/2020) bersama sejumlah menteri.

"Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal," ujar Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis.

DTKS saat ini sedang disempurnakan karena jumlah masyarakat miskin meningkat akibat pandemi Covid-19.

Hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) pemerintah tetapi tidak terdaftar dalam DTKS, karena mereka merupakan masyarakat miskin baru.

"Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum ditandatangani Menteri Sosial," kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan menteri terkait untuk mulai memikirkannya.

Selain itu mereka juga diminta membangun mekanisme pendaftaran mandiri dalam melakukan pemutakhiran tersebut, baik melalui aplikasi atau datang langsung ke kantor instansi terkait bagi masyarakat yang belum terdaftar.

Termasuk membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi social registry dan beneficiary registry.

Adapun social registry mirip dengan data administrasi kependudukan tetapi memiliki informasi karakteristik sosial ekonomi yang bisa digunakan untuk memberi peringkat kesejahteraan.

Sementara beneficiary registry sama dengan DTKS.

"Data perlindungan sosial ini merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara sehingga perlu tata kelola pengawasan yang baik," kata Ma'ruf.