Fahri Hamzah: Kabinet Jokowi Tidak Gemar Diskusi Intelektual, Menterinya Pendiam

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik keberadaan para menteri koordinator bidang (menko) di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Fahri berpandangan, kedua menko tersebut jarang bertukar ide dan gagasan, memberikan pemikiran atau berdiskursus di tengah masyarakat.

"Dugaan saya memang di Kabinet Jokowi itu sampai sekarang tidak terlalu menggemari orang yang terlalu berdiskursus. Apalagi diskusi intelektual, makanya menterinya pendiam semua," kata Fahri dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

Selain jarang berdiskursus, Fahri menilai para menko Kabinet Indonesia Maju tidak bekerja secara efektif.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, menko saat ini tidak mampu mendelegasikan tugas atau pekerjaan dari presiden ke menteri yang ada di bawahnya.

"Kedua, yang problematik itu operator. Jadi mereka yang men-delivery pekerjaan itu tidak tampak, Kalau saya anggap operator, ini anggap saja pada tingkat menteri koordinator (menko)," ujar Fahri.

Sementara, kata Fahri, seorang menko harus mampu mengoordinasikan suatu sektor dengan baik.

Ia mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang dinilai tidak terlalu tampak inisiatifnya untuk mengoordinasikan penanganan Covid-19.

Sementara, kata Fahri, Menko PMK justru yang paling bertanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19.

Fahri menilai justru Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengambil alih hampir seluruh isu dan pekerjaan.

"Padahal semuanya harus kerja dalam keadan begini. Lebih dari 30 menteri itu harusnya punya kerjaan, kesibukan, semua harus kerja siang malam tidak henti-hentinya untuk mengatasi situasi ini," kata dia.

"Tetapi ada kesan saya, menteri itu dianggap semakin tidak tampak itu semakin baik. Padahal menterinya boleh tidak tampak, tidak bicara, tapi dia harus punya juru bicara yang jelaskan ke publik," lanjut dia.