Menko PMK: Pimpinan Pesantren Diberi Keleluasaan soal Keputusan Dimulainya Kegiatan Belajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengasuh dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) akan diberi keleluasaan untuk membuat keputusan terkait dimulainya proses belajar mengajar seperti sedia kala di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku sudah meminta hal tersebut kepada Menteri Agama (Menag) Fahcrul Razi.

"Saya sudah minta (ke) Menag, sebaiknya ponpes diberi keleluasaan bagi pengasuh dan pimpinan pondok untuk membuat keputusan apakah bisa dilaksanakan segera belajar seperti biasanya atau belum," ujar Muhadjir dikutip dari acara Ngobrol Pintar di MUI, Rabu (24/6/2020) malam.

Pemerintah sebelumnya sudah memutuskan bahwa sekolah dan ponpes yang ada di daerah zona hijau atau bebas Covid-19, sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka seperti biasa.

Namun, kata Muhadjir, definisi zona tersebut, baik merah, oranye, kuning, maupun hijau jangan sampai dipahami secara literal.

Sebab pondok pesantren yang berada di zona hijau, tidak berarti tempat tersebut aman dari penularan Covid-19.

Pasalnya santri-santri yang datang ke sana, kata Muhadjir, bisa saja berasal dari wilayah zona merah Covid-19.

Begitu pula provinsi yang berstatus zona merah, namun kabupaten atau wilayah pesantren itu berada justru merupakan zona hijau.

"Itu tidak bisa kita anggap, pesantren tak boleh selenggarakan pendidikan di situ. Tapi dengan catatan, sejak awal sudah dimulai dengan persiapan seperti asramanya, tempat belajar steril, aman dari Covid-19," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Oleh sebab itu, Muhadjir menuturkan, para santri yang akan datang ke pesantren harus menjalani tes usap atau swab test terlebih dahulu.

"Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Wapres, sebetulnya ponpes atau boarding school (sekolah berasrama) kalau didesain sangat baik, memenuhi protokol sejak awal justru akan menjadi lembaga pendidikan paling aman," ucap dia.