Salin Artikel

Moeldoko: Pemerintah Berupaya Masyarakat Tidak Menderita akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita akibat wabah Covid-19.

Menurut dia, hal ini menjadi salah poin penting dalam kebijakan makro pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Apa sebenarnya kebijakan makro pemerintah di dalam menangani Covid-19 ? Ada tiga hal yang utama. Pertama adalah masyarakat harus aman dari Covid-19," ujar Moeldoko dalam webinar bertajuk Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Kebiasaan Baru, Selasa (23/6/2020).

"Untuk itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat tidak banyak menderita karena Covid-19, apalagi meninggal dunia," lanjutnya.

Kedua, kata Moeldoko, pemerintah ingin masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan baik. 

Untuk itu, pemerintah memperluas program bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial.

Ketiga, pemerintah berkeinginan kuat agar para pengusaha, baik level UMKM maupun level korporasi, bisa melanjutkan kegiatan usahanya dan menekan angka PHK.

"Sehingga tidak menambah pengangguran. Untuk itu, insentif dan stimulus diberikan," tutur Moeldoko.

Dalam konteks penanganan Covid-19, Ia menyebut ada empat hal yang ditangani pemerintah, yakni kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan.

"Yang menjadi prioritas utama adalah sisi kesehatan. Tetapi, tiga sisi lain ini tidak bisa ditinggalkan karena harus berjalan beriringan. Jadi, tidak benar bahwa pemerintah menjalankan aspek ekonomi saja," tambah Moeldoko. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/16001241/moeldoko-pemerintah-berupaya-masyarakat-tidak-menderita-akibat-covid-19

Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke