Partisipasi Masyarakat Ikut Pilkada saat Pandemi Dipengaruhi Kepercayaan pada KPU

Hal tersebut dikarenakan saat ini situasi yang dihadapi masih berbahaya, yakni pandemi Covid-19.

"Ini tantangan penyelenggara sejauh mana kemandirian penyelenggara dalam situasi pandemi. Ini justru membutuhkan pemahaman teritorial bagaimana dengan DPR/pemerintah untuk memutuskan hal-hal terkait pelaksanaan pilkada," ujar Sri dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan pada April lalu, partisipasi pemilih di Negeri Ginseng itu yaitu sebanyak 66 persen dan dianggap terbaik dari sepanjang sejarah pemilu mereka.

Hal tersebut karena penyelenggara intens menyosialisasikan kode perilaku pemilih ketika datang ke TPS.

Masyarakatnya pun, kata dia, percaya kepada KPU dan pemerintah di sana sehingga mematuhi seluruh arahannya.

"Misal zona merah, kamu diam di rumah. Informasi apakah daerah ini aman, harus disampaikan. Kalau KPU bisa sinergikan data-data di mana saja lokasi pandemi dan meyakinkan publik bahwa (di situ) aman serta tidak ada orang luar datang ke situ yang berpotensi menularkan," kata dia.

Menurutnya, ajakan penyelenggara yang menjamin keamanan masyarakat dari Covid-19 untuk berpartisipasi merupakan ajakan yang paling manjur.

Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat dihadapkan pada prioritas ekonomi bukan politik.

"Kehadiran mereka di tempat pemungutan suara akan dipengaruhi berbagai pertimbangan," kata dia.

"Apalagi provinsi-provinsi yang menggelar (pilkada) kena zona merah, tapi paling tidak perspektif kedaruratan penyelenggara pemilih harus dimunculkan dalam bentuk protokol atau panduan pemilih yang jelas. Kalau masyarakat datang ke TPS aman, pulang tidak tertular," lanjut dia.