Salin Artikel

Kemensos: Lansia Perlu Dipenuhi Kebutuhan Dasar agar Terhindar dari Paparan Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata Harry, menyampaikan bahwa angka kematian paling banyak terjadi pada penderita Covid-19 di usia 60 tahun ke atas.

"Kerentanan pada lansia perlu menjadi perhatian semua pihak," ujar Harry sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemensos, Selasa (16/6/2020).

Karenanya, lanjut dia, Kemensos terus memastikan para lansia mendapatkan akses bantuan sosial. Utamanya lansia yang masuk kelompok pra sejahtera.

"Mereka perlu dipenuhi kebutuhan dasarnya demi menjaga kesehatan agar terhindar dari paparan Covid-19," tutur Harry.

Harry mengungkapkan, pihaknya menyalurkan 6.486 paket bansos sembako untuk para lansia terdampak Covid-19 di lima provinsi.

Kelima provinsi tersebut yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penyerahan ini ditandai dengan memberangkatkan 2.000 bansos sembako untuk Provinsi Jawa Timur.

"Sebanyak 2.000 bansos sembako ini dibawa oleh dua truk ke Jawa Timur dan dikawal langsung oleh tim Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Sisanya, akan didistribusi ke empat provinsi lainnya pada minggu keempat Juni 2020," ujar Harry.

Paket bansos sembako yang disalurkan terdiri dari beras, biskuit kaleng, jus dan mie instan senilai Rp 300.000.

Paket bansos ini diutamakan untuk lansia yang belum mendapatkan bantuan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LU), bantuan sosial sembako Menteri Sosial, bantuan sosial sembako/tunai dari Presiden RI.

Adapun bansos sembako ini bersumber dari hasil refocusing anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos tahun 2020.

Bantuan ini akan diserahkan ke Dinas Sosial masing-masing provinsi.

Selanjutnya, masing-masing provinsi mendistribusikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) untuk mengantar langsung ke lansia binaanya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/11544601/kemensos-lansia-perlu-dipenuhi-kebutuhan-dasar-agar-terhindar-dari-paparan

Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke