Salin Artikel

Gerindra Yakin Dukungan ke Prabowo Masih Kuat jika Maju Pilpres 2024

Andre yang juga Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat mencontohkan, sebagian besar warga Sumbar menginginkan Ketua Umum Gerindra itu maju lagi pada Pilpres 2024.

"Kami meyakini (elektabilitas Prabowo masih kuat). Misal, saya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar, aspirasi masyarakat Sumbar memang masih menginginkan Pak Prabowo maju. Dukungannya kuat," kata Andre saat dihubungi, Jumat (12/6/2020).

Namun, ia mengatakan bahwa keputusan soal pencapresan itu belum akan disampaikan dalam waktu dekat.

Menurut Andre, Prabowo telah menyatakan bahwa perihal pencapresan 2024 diputuskan menjelang pilpres.

"Kader Gerindra memang menginginkan beliau lagi untuk maju. Tapi beliau (saat Rapimnas) bilang, biasanya (diputuskan) enam bulan sebelum pilpres nanti. Masih jauh sekarang," ujar Andre.

Andre yakin Prabowo akan betul-betul mempertimbangkan aspirasi para kader dan dukungan rakyat dan mengambil keputusan terbaik.

"Beliau akan mengambil keputusan obyektif dan rasional melihat dinamika masyarakat. Bagi kami, kalau ada dukungan masyarakat untuk Pak Prabowo ya mesti maju," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo akan menetapkan keputusan soal pencalonan presiden 2024 dalam waktu dekat.

Namun, Muzani tak menyebutkan secara pasti kapan keputusan itu diumumkan.

"Terkait pencalonan presiden, Prabowo Subianto akan segera menetapkan keputusan," kata Muzani dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Ia mengatakan, Prabowo telah meminta semua kader partai untuk bersabar hingga diambil keputusan terbaik.

"Pak Prabowo sekali lagi meminta agar segenap Partai Gerindra bersabar, pada saatnya nanti kita akan mengambil keputusan yang terbaik," tuturnya.

Menurut Muzani, Prabowo akan mempertimbangkan maju kembali pada Pilpres 2024 jika kader Partai Gerindra dan rakyat menghendaki.

"Jika beliau sehat, jika kader meminta dan jika rakyat mengharapkan, tentu saja ini akan menjadi cara berpikir beliau dalam mengambil keputusan pada waktu yang tepat," ucap Muzani.


Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia menyatakan elektabilitas Prabowo turun drastis.

Dari 1.200 responden yang disurvei pada 16-18 Mei 2020, elektabilitas Prabowo hanya 14,1 persen apabila dibandingkan Februari 2020 yang mencapai 22,2 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan pandemi Covid-19 menjadi panggung bagi kepala daerah untuk mendongkrak popularitas.

Namun, saat ini posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tak bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19.

"Kepala daerah dengan populasi pemilih lebih besar, yang pintar mengambil momentumlah yang dapat insentif elektoralnya karena mereka lebih sering tampil di media," kata Burhanuddin kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2020).

"Ini yang menjelaskan mengapa elektabilitas Prabowo turun karena posisi beliau sebagai Menhan tidak langsung bersentuhan dengan Covid," imbuh dia.

Berikut hasil survei IPI selengkapnya:

1. Prabowo Subianto (Mei 14,1 persen; Februari 22,2 persen)

2. Ganjar Pranowo (Mei 11,8 persen; Februari 9,1 persen)

3. Anies Baswedan (Mei 10,4 persen; Februari 12,1 persen)

4. Ridwan Kamil (Mei 7,7 persen; Februari 3,8 persen)

5. Sandiaga Uno (Mei 6 persen; Februari 9,5 persen)

6. Agus Harimurti Yudhyono (Mei 4,8 persen; Februari 6,5 persen)

7. Khofifah Indar Parawansa (Mei 4,3 persen; Februari 5,7 persen)

8. Mahfud MD (Mei 3,3 persen; Februari 3,8 persen)

9. Gatot Nurmantyo (Mei 1,7 persen; Februari 2,2 persen)

10. Erick Thohir (Mei 1,6 persen; Februari 1,9 persen)

11. Puan Maharani (Mei 0,8 persen; Februari 1,4 persen)

12. Tito Karnavian (Mei 0,6 persen; Februari 0,8 persen)

13. Budi Gunawan (Mei 0,4 persen; Februari 0,4 persen)

14. Muhaimin Iskandar (Mei 0 persen; Februari 0,3 persen)

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/12/17284461/gerindra-yakin-dukungan-ke-prabowo-masih-kuat-jika-maju-pilpres-2024

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke