Salin Artikel

Lima Arahan Jokowi agar Tak Ada Gelombang Kedua Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan lima arahan kepada jajarannya dalam memasuki fase new normal atau kenormalan baru dalam menghadapi Covid-19. Jokowi berharap fase new normal tidak melahirkan gelombang kedua penularan virus corona.

"Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua atau second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya," kata Jokowi saat berkunjung ke kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Dari kantor Gugus Tugas, Jokowi melakukan video conference dengan jajaran menteri serta 34 gubernur.

Jokowi awalnya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Gugus Tugas dan seluruh pihak terkait dari pusat hingga tingkat terbawah.

"Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Gugus Tugas baik di tingkat pusat sampai ke daerah," kata Presiden.

"Sampai Gugus Tugas di desa, RT, maupun RW, dan juga seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, personel Polri dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras," tutur dia.

Kepala Negara lantas mengingatkan bahwa tugas besar belum berakhir. Meski fase new normal sudah disiapkan, namun ancaman Covid-19 masih ada. Kondisi terkait pandemi juga masih dinamis di setiap daerah.

"Ada banyak daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada beberapa daerah yang kasus barunya justru meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil," kata Jokowi.

Menurut Presiden, situasi seperti saat ini akan terus dihadapi sampai vaksin ditemukan dan diproduksi secara massal.

Oleh sebab itu, Presiden menyebut masyarakat harus bisa beradaptasi dengan menerapkan kebiasaan baru. Lewat fase new normal, masyarakat diharapkan aman dari Covid-19 dan tetap produktif.

"Adaptasi kebiasaan baru dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi tetap aman dari penularan Covid-19," ujarnya.

Lima arahan

Jokowi pun menyampaikan lima arahan agar penerapan fase new normal ini tidak memperluas penularan virus corona. Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat.

Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

"Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada," kata Jokowi.

Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan aparat ke titik-titik keramaian di daerah.

Pengerahan aparat TNI-Polri bertujuan untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan cermat dalam mengambil kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta di lapangan.

Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase new normal agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

"Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi, terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan," kata dia.

"Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan," tambahnya.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap.

Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid-19 yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi harus didahulukan.

"Terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," ujarnya.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Begitu juga dengan koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

"Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," imbuhnya.

Kelima, Presiden meminta agar evaluasi dilakukan secara rutin. Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis.

Menurut dia, keberhasilan pengendalian Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

"Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/10370371/lima-arahan-jokowi-agar-tak-ada-gelombang-kedua-covid-19

Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke