Kementerian Desa Siapkan Protokol New Normal untuk Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan protokol kenormalan baru atau new normal yang akan diberlakukan di seluruh wilayah pedesaan.

Protokol itu nantinya tak hanya berfungsi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

"Dan Insya Allah akhirnya perubahan budaya, yaitu budaya hidup bersih, hidup tertib, disiplin dan hidup-hidup baik lainnya yang terus dikembangkan di desa," kata Abdul Halim saat konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Dengan demikian diharapkan perubahan budaya ini dapat mendorong perekonomian desa lebih tinggi lagi.

Abdul Halim menambahkan, protokol new normal yang disiapkan tidak jauh berbeda dengan protokol new normal yang telah disiapkan oleh sejumlah kementerian, seperti Kementerian Agama yang telah mengatur tata cara beribadah di rumah ibadah.

"Desa mengimplementasikan semua new normal itu dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Jadi tetap bertumpu pada akar budaya desa masing-masing, supaya tidak kehilangan ruh desanya," ujarnya.

Sejauh ini, Kementerian Desa telah menerapkan protokol desa tanggap Covid-19 yang diklaim cukup efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 di desa. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

Abdul Halim mengatakan, tak kurang dari 805.479 pendatang, baik dari sejumlah kota besar maupun luar negeri yang telah ditetapkan sebagai ODP. Dari jumlah tersebut, 186.219 menjalani karantina di fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah desa.

Sedangkan, 619.260 orang lainnya menjalani karantina mandiri di rumahnya masing-masing.

Menurut dia, jumlah ODP yang ditangani di tingkat desa jauh lebih banyak dibandingkan ODP yang ditangani secara nasional yaitu sebanyak 38.791 orang.

Kendati demikian, ia mengakui, bila dibandingkan dengan penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19 yang ditangani oleh pemerintah pusat, jumlahnya masih kalah jauh.

"Penanganan PDP 14.010 tingkat nasional, desa 2.594. Ini karena memang sejak awal kita sampaikan agar PDP segera diselesaikan di tingkat yang lebih atas," kata dia.

"Kemudian yang positif juga lebih kecil (nasional 32.033, desa 629), itu karena langsung di tingkat yang lebih atas," imbuh Abdul Halim.