Ketidakadilan di Bidang Ekonomi Masih Jadi Persoalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, ketimpangan dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi masih menjadi persoalan hingga saat ini.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan seluruh kader partainya agar terus memperjuangkan keadilan di bidang ekonomi.

"Rasa adil di bidang ekonomi inilah yang masih harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam diskusi online peringatan Bulan Bung Karno bertajuk Pancasila dan Keadilan Sosial, Selasa (9/6/2020).

Selain masalah ekonomi, keadilan dalam bidang hukum juga masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Menurut Hasto, dalam kondisi saat ini hukum sering kali dicampuradukan dengan konflik kepentingan.

"Kritik keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang ekonomi itu menjadi skala prioritas perjuangan kita," ungkapnya.

Hasto mengatakan, keadilan sosial harus diwujudkan dengan semangat gotong royong. Artinya, dalam masyarakat, kelompok yang kuat harus membantu yang lemah untuk meraih keadilan.

"Dalam prespektif keadilan sosial tersebut perlu juga mewujudkan tatanan masyarakat yang adil itu juga dilakukan dengan semangat gotong royong," kata Hasto.

"Semangat gotong-royong yang kuat membantu yang lemah, bukan yang kuat menindas yang lemah. Bukan seperti itu spiritnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia masih memiliki pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem. Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem ini bisa hilang pada 2024 mendatang.

"Kita harapkan di 2024, untuk kemiskinan ekstrem ini kita bisa pada berada posisi 0," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin.

"Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 juta jiwa ini. Karena itu, data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat. Sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan," kata dia.

Jokowi juga meminta stretegi pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sehingga pembagian tugas setiap kementerian dan lembaga harus jelas.

Kepala Negara menegaskan, perlu adanya intervensi dari kementerian/lembaga dari sisi program, baik yang berkaitan dengan Jaringan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai, dan kartu sembako.

Kemudian, program pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat dan Bank Wakaf Mikro.

Jokowi juga meminta BUMN dan swasta berperan dalam pengentasan kemiskinan ini melalui program Corporate Social Responsibility.

"Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka (kemiskinan ekstrem) 0 tadi bisa kita lakukan," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk menurunkan stunting dan kemiskinan adalah persoalan data.

Ia mengatakan, harus ada evaluasi secara menyeluruh dan penyesuaian kebijakan agar tepat sasaran dalam penanganan masalah kemiskinan serta stunting.

"Soal data. Kami sepakat untuk segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia, terutama untuk data kemiskinan dan stunting menjadi satu," kata Muhadjir seusai rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).