Salin Artikel

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunus Miko Wahyono mengatakan, kondisi DKI Jakarta saat ini belum aman dari penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurut Miko, kondisi DKI Jakarta dapat disebut aman apabila jumlah penambahan kasus harian Covid-19 berada di bawah 100 orang selama satu pekan berturut-turut.

"Kalau Jakarta harusnya itu turunnya sampai di bawah 100 begitu. Jadi dalam se-minggu itu harus di bawah 100, baru bilang aman," kata Miko dalam diskusi online bertajuk New Normal Are You Ready?, Sabtu (6/6/2020).

"Kalau mau aman absolut, sebenarnya harus 0 (kasus)," ujar dia.

Miko mengatakan, jumlah penambahan kasus di Jakarta memang terbilang menurun. Namun, penurunan tersebut belum bisa dianggap aman.

Oleh karena itu, ia menyarankan Pemerintah DKI Jakarta berhati-hati dalam menerapkan era normal baru atau new normal.

"Jadi harus hati-hati kapan kita membuka new normal-nya begitu. Jadi kapan kita membuka new normal-nya, kalau kasusnya jadi dalam satu minggu ini sudah turun aman," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, kasus positif Covid-19 di Jakarta telah melandai. Begitu pula dengan angka kematian akibat Covid-19.

Anies berujar, puncak kasus Covid-19 dengan angka kematian tertinggi terjadi pada pertengahan April 2020.

"(Kasus harian positif Covid-19) di Jakarta alhamdulillah sudah mulai melandai. Puncak kita itu pertengahan April, kemudian mulai melandai hingga sekarang," ujar Anies dalam siaran langsung YouTube Pemprov DKI, Kamis (4/6/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, pada 1 Juni di DKI Jakarta tercatat 111 kasus. Kemudian pada 2 Juni ada 76 kasus, 3 Juni ada 80 kasus, 4 Juni ada 61 kasus, dan terakhir 5 Juni terjadi penambahan sebanyak 76 kasus.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/06/12394291/fkm-ui-jakarta-aman-dari-covid-19-jika-kasus-harian-di-bawah-100-selama-satu

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke