Politikus PKS: Putusan PTUN Harus Jadi Pembelajaran Demokrasi Bagi Pemerintah

Sukamta mengatakan, vonis bersalah itu penting bagi sebagai pelajaran agar semua lembaga negara ke depan lebih arif dan bijaksana dalam menentukan kebijakan.

"Saya menyambut baik putusan ini. Kita semua, khususnya pemerintah ya, harus bisa lebih arif mengambil ini sebagai pelajaran penting dalam demokrasi," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Sukamta mengatakan, akses internet merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai yang diamanatkan UUD NKRI 1945.

Berdasarkan putusan PTUN, yang dilakukan pemerintah di Papua saat itu adalah pemutusan akses internet, bukan memutus akses terhadap konten internet tertentu.

Oleh karen itua, pemerintah pun dinilai telah melanggar Undang-Undang tentang nformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 40.

"Bisa jadi ini juga akibat ketidakjelasan pemutusan akses atau pemblokiran tersebut. Pengaturan lebih lanjut soal pemblokiran diamanatkan oleh UU ITE Pasal 40 untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga kini, PP tersebut belum ada," ujar dia.

Lebih lanjut, anggota Komisi DPR ini mengatakan bahwa putusan PTUN Jakarta ini menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tak melanggar aturan.

"Putusan ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar jangan suka melanggar aturan. Jika pemerintahnya saja suka melanggar aturan, bagaimana dengan rakyatnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Majelis hakim PTUN memutuskan bahwa Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum," kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (3/6/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Republik Indonesia.

Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Menurut majelis hakim, internet bersifat netral. Dapat digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif.

Namun, apabila ada konten yang melanggar hukum, maka yang seharusnya dibatasi adalah konten tersebut.

Oleh karena itu, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat.