Salin Artikel

Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, kebijakan tersebut akan terus berlaku selama status pandemi Covid-19 tidak dicabut organisasi kesehatan dunia (WHO).

Untuk itu, Indonesia akan melakukan adaptasi yang disebut dengan normal baru (new normal).

“Ini merupakan langkah strategis yang merupakan rekomendasi WHO, dan sudah diberlakukan di beberapa negara,” ujarnya dalam virtual meeting bersama pemimpin redaksi media massa di Indonesia, Rabu (3/6/2020).

Airlangga menjelaskan, adaptasi normal baru bertujuan untuk meneruskan keberlanjutan pembangunan, terutama di bidang sosial ekonomi, yang berjalan dengan protokol yang sudah disiapkan.

Adaptasi new normal juga akan membuat masyarakat kembali produktif dan aman dari Covid-19.

Dia juga menerangkan, beberapa kawasan industri sendiri, misalnya di Jababeka dan Cikarang, tergolong aman dari pandemi.

Kegiatan industri di sana akan berjalan dengan protokol kesehatan ketat sehingga memungkinkan untuk dilakukan.

Sementara itu, sektor lain juga bisa beroperasi, seperti sektor perkebunan dan pertambangan.

“Sektor-sektor industri tersebut perlu dipertimbangkan untuk beroperasi kembali. Tentunya harus dilakukan dengan protokol kesehatan,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menteri Koordinator Perekonomian ini juga menyatakan, kebijakan normal baru ini untuk me-restart kegiatan sosial ekonomi di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Apalagi, lanjutnya, juga disusul dengan demand shock yang berakibat pada supply shock.

Menurut Airlangga, Indonesia tidak ingin seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Di AS, banyak paket bantuan dan kebijakan diberikan negara kepada sektor bisnis dan masyarakat, tetapi kebijakan itu justru sulit diterima oleh sektor ekonominya.

Sektor bisnis di AS, menurutnya, lebih memilih untuk melakukan PHK, dibandingkan mengambil paket bantuan yang disiapkan pemerintahnya.

Strategi Golkar pada Pilkada 2020

Sementara itu, terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, dia menyampaikan, Partai Golkar lebih mengutamakan kader partai untuk dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dia menerangkan, pada Pilkada 2020 nanti, Partai Golkar akan beradaptasi dalam bidang politik dengan strategi micro campaign.

“Tentu sangat penting bagi Partai Golkar untuk bekerja sama dengan media,” ungkap Airlangga.

Adapun, virtual meeting tersebut turut dihadiri pemimpin redaksi dari 50 media, baik Media cetak, TV dan media online.

Selain menyampaikan persiapan pemerintah RI yang akan menerapkan kebijakan normal baru di Tanah Air, kegiatan ini sekaligus menjadi acara Halal Bihalal 1441 Hijriah.

Dalam kesempatan ini, Airlangga pun mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/11424151/adaptasi-new-normal-akan-buat-masyarakat-produktif-dan-aman-dari-covid-19

Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke