Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. 

Jokowi meyakini PSN akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, sejumlah PSN yang mendorong perekonomian dan kesejahteraan yaitu sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, dan peremajaan perkebunan rakyat.

"Terkait dengan proyek strategis nasional yang sedang berjalan, saya minta diprioritaskan percepatan pelaksanaan PSN yang berdampak bagi penguatan ekonomi rakyat, yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," kata Jokowi saat membuka rapat kabinet, Jumat (29/5/2020).

PSN merupakan proyek-proyek infrastruktur strategis di masa pemerintahan Jokowi dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2018.

Selain agenda strategis di bidang ekonomi, Jokowi juga meminta PSN di berbagai bidang tetap berjalan.

Misalnya, agenda di bidang kesehatan yang bertujuan menurunkan angka stunting, pemberantasan TBC, dan HIV/AIDS.

"Di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS dan juga berkaitan dengan hidup sehat ini harus terus kita lanjutkan," ucap Jokowi.

Rekomendasi 89 proyek strategis baru senilai ribuan triliun

Seusai rapat bersama presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada 89 proyek baru yang direkomendasikan menjadi PSN. Total nilainya Rp 1.422 triliun.

"Terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan delapan proyek ketenegalistrikan," ujar Airlangga.

Airlangga merinci, sebanyak 15 proyek berupa pembangunan jalan dan jembatan, 5 proyek pembangunan bandara, 5 proyek pembangunan kawasan industri, serta 13 proyek pembangunan bendungan dan irigasi.

Selain itu ada pula 1 proyek berupa pembangunan tanggul laut, 3 proyek pembangunan smelter, 1 proyek penyediaan lahan pangan di Kalimantan Tengah, 5 proyek pembangunan pelabuhan, dan 6 proyek pembangunan infrastruktur kereta api.

Selanjutnya, 13 proyek pembangunan kawasan perbatasan,12 proyek sumber energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengelolaan sampah, dan 3 proyek pengembangan pesawat tanpa awak (drone).

Tersebar di Jawa hingga Kalimantan

Sebanyak 89 proyek itu tersebar di sejumlah kawasan.

Tujuh proyek senilai Rp 177 trilun di Sumatera, 25 proyek senilai Rp 462 triliun di Jawa, dan 17 proyek senilai Rp 144 triliun di Kalimantan.

Kemudian, delapan proyek senilai Rp 208 triliun di Sulawesi, 12 proyek senilai Rp 28 triliun di Bali dan Nusa Tenggara, serta proyek senilai Rp 111 triliun di Maluku dan Papua.

Proyek strategis nasional baru itu, menurut Airlangga, diyakini dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Tak hanya itu, proyek prioritas itu dianggap dapat memberikan dampak positif bagi penambahan lapangan kerja, kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan pada lingkungan.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, setidaknya 14.000 tenaga kerja dibutuhkan dalam pengerjaan setiap Rp 1 miliar proyek.

Dengan demikian, diperkirakan 4 juta lapangan kerja baru akan tercipta dengan pelaksanaan 89 proyek strategis nasional selama empat tahun ke depan.

"Dari data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR bahwa rule of thumb atau multiplier effect dari setiap Rp 1 triliun proyek itu bisa mempekerjakan 14.000 tenaga kerja, baik direct atau indirect," ujar Airlangga.

"Proyek ini dalam periode 2020-2024, ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sebanyak 4 juta. Atau selama proyek itu berjalan, agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam proyek selama lima tahun ini," lanjut dia.