Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengkritik pengerahan personel TNI-Polri terkait penerapan era kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. 

Menurut Lola, seharusnya pemerintah mengutamakan pelibatan ahli epidemiologi dan virologi, ketimbang TNI-Polri.

Ia mengatakan, pihak-pihak yang berkompeten dalam penanganan pandemi perlu mendapat ruang untuk mengawal era kenormalan baru.

"Ngapain militer, ngapain ke polisi, ketika kita harus dengar pakar epidemologi atau virologi atau orang-orang yang memang kompeten di bidangnya," ujar Lola dalam diskusi Menjaga Integritas Solidaritas yang digelar KPK, Kamis (28/5/2020).

Lola menuturkan, pemerintah cenderung melibatkan aparat militer ketika tidak mampu memberikan hak-hak dasar kepada warga negara.

Sementara, kehadiran personel TNI-Polri tidak relevan terhadap kepentingan masyarakat sipil terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan terhindar dari ancaman virus corona.

"Enggak ada relevansinya," tutur dia.

Fase kenormalan baru tengah dipersiapkan pemerintah dengan harapan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan setelah sempat terhenti selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebanyak 340.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk mempersiapkan rencana tersebut.

Presiden Joko Widodo berharap kehadiran aparat dapat mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak fisik, mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.

Menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, personel TNI-Polri akan dikerahkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Keempat provinsi tersebut yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Terdapat 1.800 objek yang akan dijaga oleh personel TNI-Polri.

Secara terpisah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menekankan, pengerahan anggota TNI-Polri tidak bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat.

"Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," kata Doni usai rapat kabinet terbatas lewat konferensi video, Rabu (27/5/2020).

"Semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya mengingatkan satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan," sambung dia.

Ia sekaligus menjamin, aparat TNI-Polri akan mengedepankan upaya persuasif dalam bertindak.