Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mulyadi menilai, pemerintah terkesan menyepelekan peringatan untuk merespons penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang terjadi.

“Zona merah pandemi di beberapa wilayah sudah mengakibatkan zona merah ekonomi di hampir seluruh wilayah,” kata Mulyadi, Selasa (26/5/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Akibatnya, terjadi gelombang capital outflow  atau aliran modal asing keluar di pasar modal. Harga bahan pokok pun bergerak naik.

“Asing melakukan nett sell terus menerus, nilai rupiah terkoreksi, harga bahan-bahan pokok cenderung naik,” kata Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi UU, pemerintah melalui setiap kementerian harus lebih fokus merealokasi anggaran.

“Realokasi dan refocusing harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, termasuk menetapkan program prioritas anggaran terkait penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat,” kata Mulyadi.

Menurut Mulyadi, penyelamatan korban Covid-19 juga menjadi upaya penyelamatan kondisi sosial ekonomi dalam negeri.

Maka dari itu, selain harus menyelamatkan nyawa dan kesehatan masyarakat, kebijakan pemerintah juga harus menyelamatkan dampak sosial ekonomi sebagai gelombang lanjutan.

“Pemerintah harus memiliki roadmap baru sebagai respon terhadap dua konsentrasi tadi. Di sisi lain, pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan harus kita apresiasi karena sudah menjadi garda terdepan bersama tim medis,” kata Mulyadi.

Tak lupa, Mulyadi berpesan, semua anak bangsa harus berikhtiar dan berdoa agar bencana nasional ini bisa dilewati dan diatasi.

“Khusus tim medis, kita beri penghargaan tertinggi sebagai pahlawan kemanusian yang akan tercatat sepanjang sejarah kehidupan bangsa,” kata Mulyadi.