DPR Bahas RUU Minerba di Tengah Pandemi, Formappi: Sengaja Hindari Penolakan Publik

"Dengan memilih melakukan pengesahan di tengah situasi darurat sekarang, maka suara penolakan, apalagi yang diekspresikan melalui aksi massa di jalan, hampir mustahil akan terjadi," kata Peneliti Formappi Lucius Karius kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Lucius menuturkan, RUU Minerba merupakan salah satu RUU kontroversial yang ramai ditolak publik pada September 2019 lalu sehingga pembahasannya ditunda.

Menurut Lucius, pertimbangan itulah yang mendasari DPR ngotot membahas RUU Minerba dan seolah-olah menutup telinga tanpa mendengarkan desakan publik.

"Jadi bagi DPR, pilihan untuk segera mengesahkan RUU Minerba di tengah wabah covid adalah pilihan strategis demi meloloskan apa yang sudah menjadi keinginan mereka di periode lalu terkait pengaturan Minerba," kata Lucius.

Lucius menambahkan, bagi DPR, desakan publik justu menjadi hal yang ingin dihindari.

"Jika DPR mengikuti keinginan publik artinya DPR harus bersiap-siap untuk menyaksikan amarah publik yang tumpah di jalanan seperti yang terjadi di penghujung periode DPR periode sebelumnya," kata Lucius.

Diberitakan, Komisi VII DPR mengagendakan rapat kerja Pembicaraan Tingkat I atau pengambilan keputusan terhadap RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Senin (11/5/2020) siang ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Eddy Soeparno mengatakan, pengambilan keputusan dilakukan bersama sejumlah menteri, yaitu Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Eddy mengklaim, selama pembahasan dilakukan, DPR mematuhi peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.

Eddy pun mengatakan jika ada masyarakat yang keberatan dengan RUU Minerba setelah disahkan, dapat mengujinya lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

"SOP pembahasan tidak ada yang salah dan dilanggar. Kewenangan pembahasan RUU ada di DPR dan pemerintah," ucapnya.

"Jika ada UU yang sudah di sahkan dan ada pihak yang merasa tidak terakomodasi aspirasinya, ada pintu gugatan sebagaimana diatur oleh konstitusi, yakni judicial review melalui MK," kata Eddy.