Mensos Akui Pernah Usulkan Bantuan Tunai untuk Warga, tapi Ditolak Presiden

Namun, dia mengatakan usul tersebut ditolak Presiden Joko Widodo.

"Mengenai bantuan sembako diganti dengan bantuan tunai sebenarnya usul kami adalah semuanya bantuan tunai, tetapi presiden sendiri yang minta untuk Jabodetabek diberikan sembako," kata Juliari dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, Jokowi kala itu khawatir jika bantuan uang tunai malah digunakan warga untuk pulang kampung.

Maka, Jokowi menyetujui bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan beras.

"Alasannya kalau diberikan bantuan sosial tunai nanti duitnya diambil dibawa pulang kampung. Kalau diberikan sembako mereka bisa tidak perlu mudik, tetapi kita cukupi kebutuhan bahan pokoknya," jelasnya.

"Jadi memang itu permintaan presiden sendiri," imbuh Juliari.

Dalam rapat, ia sempat menjelaskan bahwa bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diberikan selama tiga bulan.

Bansos yang diberikan bergantian berupa sembako dan beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Pendistribusian bansos dilakukan tiap dua minggu.

"Keputusan atau instruksi presiden yang terakhir, sebelumnya berupa sembako tapi diselingi juga dengan beras. Jadi kalau tiga bulan dibagi dua kali penyaluran setiap bulan, berarti ada enam kali penyaluran," ucap Juliari.

"Presiden memutuskan dari enam kali penyaluran itu adalah empat kali penyaluran sembako dan dua kali beras, dalam hal ini yang ditugasi adalah Bulog. Jadi empat kali paket sembako dan dua kali bansos beras dari Bulog," imbuh dia.

Rencananya, bansos diberikan pada April-Juni 2020. Nilai bansos yaitu Rp 600.000 per keluarga per bulan dengan total anggaran Rp 3,4 triliun.

Juliari menyebutkan target distribusi bansos untuk wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 1,3 juta KK. Sementara itu, target distribusi bansos untuk Bodetabek yaitu 600 ribu KK.