Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah masih mengalami kendala. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan, belum menerima bantuan dari pemerintah hingga saat ini.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses distribusi bantuan itu.

Pertama, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga ke level desa.

"Karena sekarang ini masing-masing punya program bantuan sosial, misalnya dana desa sebagian untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), artinya kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Kedua, bekerja sama dengan perusahaan konvensional yang berencana merumahkan karyawannya.

Kerja sama juga bisa dilakukan dengan perusahaan berbasis daring yang memiliki banyak mitra yang terpukul kondisi perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

Menurut Bhima, perusahaan berbasis daring seperti ojek online memiliki data yang cukup lengkap untuk setiap mitra drivernya. Sehingga, potensi kasalahan dalam penyaluran bantuan pun dapat diminimalisasi.

"Aplikasi online yang memiliki driver dalam jumlah banyak, itu data sudah lengkap tuh data by name, by address," ujarnya.

Ketiga, pemerintah juga dapat memanfaatkan data perbankan yang selama ini kerap memberikan kredit terutama kepada pelaku usaha mikro.

Data-data tersebut, imbuh dia, kemudian divalidasi dalam waktu dekat untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan penyaluran. 

"Mungkin bulan ini bisa dipercepat proses validasi. Karena kondisinya di level pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mungkin siap untuk mendistribusikan bantuan, tapi khawatir terjadi overlapping tadi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak sesuai dengan data ajuan dari pemerintah desa.

Hal ini membuat pemerintah desa disalahkan warga karena bantuan berupa sembako dari Pemprov Jawa Barat yang dikirim via PT Pos ini dianggap tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas Edi Sukardi mengatakan, pihaknya telah mendata warga miskin baru akibat Covid-19 ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Jabar dan bupati Sumedang.

Akan tetapi, kata Edi, data yang dijadikan acuan pemerintah provinsi untuk warga terdampak kategori miskin baru akibat Covid-19 ini tidak sesuai dengan hasil pendataan pemerintah desa bersama RT dan RW.

Secara terpisah, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah (pemda) melengkapi data penyaluran bansos pada masa pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, pemda tak harus menyerahkan bansos sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Hal itu disampaikan Juliari dalam menanggapi adanya tumpang tindih data serta ketidaklengkapan data penerima bansos dari Kementerian Sosial.

"Kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau disebut DTKS. Pemda juga silakan dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silakan memberikan nama penerima yang tidak ada di DTKS," ujar Juliari melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).

"Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari DTKS kami. Tidak sama sekali. Silakan, karena kami tahu, teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya," kata dia.