Salin Artikel

Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah masih mengalami kendala. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan, belum menerima bantuan dari pemerintah hingga saat ini.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses distribusi bantuan itu.

Pertama, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga ke level desa.

"Karena sekarang ini masing-masing punya program bantuan sosial, misalnya dana desa sebagian untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), artinya kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up," kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Kedua, bekerja sama dengan perusahaan konvensional yang berencana merumahkan karyawannya.

Kerja sama juga bisa dilakukan dengan perusahaan berbasis daring yang memiliki banyak mitra yang terpukul kondisi perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

Menurut Bhima, perusahaan berbasis daring seperti ojek online memiliki data yang cukup lengkap untuk setiap mitra drivernya. Sehingga, potensi kasalahan dalam penyaluran bantuan pun dapat diminimalisasi.

"Aplikasi online yang memiliki driver dalam jumlah banyak, itu data sudah lengkap tuh data by name, by address," ujarnya.

Ketiga, pemerintah juga dapat memanfaatkan data perbankan yang selama ini kerap memberikan kredit terutama kepada pelaku usaha mikro.

Data-data tersebut, imbuh dia, kemudian divalidasi dalam waktu dekat untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan penyaluran. 

"Mungkin bulan ini bisa dipercepat proses validasi. Karena kondisinya di level pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mungkin siap untuk mendistribusikan bantuan, tapi khawatir terjadi overlapping tadi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tidak sesuai dengan data ajuan dari pemerintah desa.

Hal ini membuat pemerintah desa disalahkan warga karena bantuan berupa sembako dari Pemprov Jawa Barat yang dikirim via PT Pos ini dianggap tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas Edi Sukardi mengatakan, pihaknya telah mendata warga miskin baru akibat Covid-19 ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Jabar dan bupati Sumedang.

Akan tetapi, kata Edi, data yang dijadikan acuan pemerintah provinsi untuk warga terdampak kategori miskin baru akibat Covid-19 ini tidak sesuai dengan hasil pendataan pemerintah desa bersama RT dan RW.

Secara terpisah, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah (pemda) melengkapi data penyaluran bansos pada masa pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, pemda tak harus menyerahkan bansos sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Hal itu disampaikan Juliari dalam menanggapi adanya tumpang tindih data serta ketidaklengkapan data penerima bansos dari Kementerian Sosial.

"Kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau disebut DTKS. Pemda juga silakan dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silakan memberikan nama penerima yang tidak ada di DTKS," ujar Juliari melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).

"Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari DTKS kami. Tidak sama sekali. Silakan, karena kami tahu, teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/13472131/data-bansos-bermasalah-ini-tiga-hal-yang-bisa-dilakukan-pemerintah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

Nasional
Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Nasional
Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Nasional
Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Nasional
Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Nasional
Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Nasional
ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Nasional
Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Nasional
Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Nasional
V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Nasional
KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

Nasional
Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.