Demi Transparansi, Gugus Tugas Covid-19 Luncurkan Bersatu Lawan Covid

Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sistem data itu dinamai Bersatu Lawan Covid. Ini merupakan bentuk jaminan akan keterbukaan informasi dan data bagi masyarakat.

Data dan informasi tersebut berkaitan dengan perkembangan Covid-19 di Tanah Air.

"Sistem ini kami sebut sebagai Bersatu Lawan Covid, sebuah sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia," kata Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Senin (27/4/2020).

Apalagi, kata dia, saat ini Covid-19 di Indonesia telah menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan sudah mencapai 8.882 kasus pada 26 April 2020.

Dari jumlah tersebut, kasus terbesar ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Provinsi lainnya juga terus bertambah dengan sebaran penyakit akibat virus corona tersebut.

"Ini (persebaran) dapat meningkatkan beban berat pada fasilitas kesehatan. Selain itu, kondisi ini akan mengganggu aktivitas masyarakat sehingga diperlukan mekanisme cepat dan valid untuk mendata besaran masalah di seluruh Indonesia," kata dia.

Terlebih, Presiden Joko Widodo juga telah memberi arahan soal keterbukaan informasi dan data yang diintegrasikan di Gugus Tugas Covid-19.

Kolaborasi yang kuat dari pemerintah pusat, daerah, hingga ke RT/RW sangat diperlukan dalam pencegahan ini.

Dengan demikian, seluruh komponen bangsa di semua daerah hingga perbatasan dan terpencil harus terhubung dengan pemerintah pusat dan wilayah lainnya.

"Dengan adanya keterbukaan ini, kita dapat lebih waspada dan bersama-sama tetap tenang dalam menghadapi pandemi ini," kata dia.

"Diharapkan dengan informasi yang tersedia kita dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga diri sendiri, orang lain dalam semangat gotong royong," lanjut Wiku.

Oleh karena itu, agar implementasi satu data ini berjalan dengan baik, maka pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga.

Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Informasi dan Teknologi, TNI/Polri, Gugus Tugas Daerah, serta Badan Nasional Penanggulangan Daerah (BPBD) di setiap daerah.

"Kami terus sempurnakan sistem dan komponennya yang dapat diakses seluruh masyarakat secara terbuka dan transparan," kata dia.