Mundurnya Belva Devara, Momentum Evaluasi Potensi Konflik Kepentingan

Zaenur mengatakan, mundurnya Belva tersebut harus diikuti dengan perbaikan aturan-aturan yang memungkinkan adanya rangkap jabatan di pemerintahan dan pada akhirnya berpotensi konflik kepentingan.

"Jangan sekadar diapresiasi Belva mundur, tidak. Tapi harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi seluruh potensi konflik kepentingan dengan melakukan perubahan aturan yang mencegah dan melarang terjadinya konflik kepentingan karena adanya rangkap jabatan," kata Zaenur kepada Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

Zaenur menuturkan, konflik kepentingan di pemerintahan dapat terlihat salah satunya dari jabatan komisaris BUMN yang diisi oleh para pejabat negara.

"Mulai dari wakil menteri, perwira TNI/Polri, para dirjen, eselon-eselon I, II, III, mereka banyak menjbat komisaris BUMN sehinga rawan konflik kepentingan," kata Zaenur.

Hal itu dapat terjadi lantaran ada celah dalam ketentuan yang mengatur pemilihan komisaris BUMN yang memungkinkan adanya rangkap jabatan.

Menurut Zaenur, para pejabat negara yang rangkap jabatan itu semestinya mencontoh sikap yang dilakukan oleh Belva untuk menghindari konflik kepentingan.

"Seharusnya tidak hanya stafsus-stafsus milenial ini saja yang mengundurkan diri karena adanya potensi konflik kepentingan, tetapi semua pejabat negara yang punya konflik kepentingan seharusnya mengudurkan diri," kata Zaenur.

Sebelumnya diberitakan, Adamas Belva Devara mengundurkan diri dari posisi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," tulis Belva di akun Instagram miliknya, Selasa (21/4/2020).

Belva mengundurkan diri berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru, perusahaan yang didirikan dan dipimpinnya, sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Mengutip keterangan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), Belva menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam terpilihnya Ruang Guru.

Sebab, proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan pemilihan mitra pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja.

"Namun, saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan," kata dia.