Resmi Jabat Kepala BP2MI, Benny Ramdhani Berterimakasih ke Jokowi dan Hanura

Benny pun mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberinya kepercayaan untuk mengurusi persoalan pekerja migran.

Ia juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada partainya.

"Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak Presiden, kepercayaan Partai Hanura, dimana saya hari ini dilantik selaku Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Benny usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020).

BP2MI menggantikan badan sebelumnya yang mengurus pekerja migran yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

BP2MI dibentuk menindaklanjuti terbitnya UU No 18 tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diundangkan pada 22 November 2017.

UU tersebut mengatur sejumlah perubahan tentang tata kelola pekerja migran Indonesia, di antaranya adalah tentang perubahan istilah dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajiban PMI, serta terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi PMI.

"Ini adalah tugas merah putih yang harus saya emban apa yang dilakukan. Tentu di tengah situasi dunia efek wabah covid-19 tentu kita melihat bahwa dunia ke depan berubah dan juga relasi ekonomi politik global akan mengalami pergeseran," kata Benny.

Benny mengatakan, saat ini instansinya akan fokus mengawal kepulangan pekerja migran di berbagai negara.

Sebab, dengan pandemi Covid-19, maka diprediksi akan banyak pekerja migran yang pulang ke tanah air.

Apalagi pandemi ini juga terjadi berdekatan dengan masuknya bulan ramadhan dan idul fitri.

"Kita ingin memberikan jaminan kepada pekerja migran yang saya ingin menyebutnya mereka adalah VIP negara. Mereka adalah pahlawan devisa. Mereka akan mendapatkan pengawalan khusus tentu dengan standar protokoler kesehatan," kata dia.

Adapun Benny merupakan politisi Hanura pertama yang mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Hanura sempat mengungkapkan kekecewaan karena tak mendapat jatah kursi. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak Oktober 2019 lalu, tak lama setelah Jokowi merampungkan susunan kabinet.

Menurut Bona, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, wajar pihaknya kecewa karena tak dapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Bona saat itu.