Salin Artikel

Mitra Pelatihan Kartu Prakerja Digandeng Bukan Lewat Penunjukan maupun Tender

Ia menyebut, yang dilakukan pemerintah adalah menjalin kolaborasi perjanjian kerja sama dengan para mitra ini.

"Ini kesepakatan bersama untuk bekerja sama, bukan tender," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Kalau tender itu kami mengadakan barang atau jasa, kami tidak mengadakan barang atau jasa," lanjutnya.

Panji mengaku bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penunjukan dalam menggandeng mitra pelatihan.

Ketika pemerintah membuka kerja sama ini, ada delapan digital platform yang menyatakan siap untuk menjadi penyedia pelatihan anggota Kartu Prakerja.

Maka, digandenglah delapan digital platform ini yang seluruhnya mampu menyediakan lebih dari 900 jenis pelatihan online.

"Tidak ada penunjukan ya, saya perlu klarifikasi, tidak ada penunjukkan. Ini kerja sama," ujar Panji.

Menurut Panji, ke depan pihaknya bakal menggandeng lebih banyak lagi digital platform untuk pelatihan anggota Kartu Prakerja ini.

Siapapun dapat menjadi mitra pemerintah, asalkan memenuhi syarat sebagai lembaga pelatihan seperti yang telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Delapan digital platform yang saat ini telah menjadi mitra pemerintah ke depan juga akan dievaluasi.

"Ke depannya akan ditambah. Tidak ada hambatan untuk masuk ke sini, asal memenuhi syarat di Peremenko dan mau bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturannya," kata Panji.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform.

Salah satu mitra Kartu Prakerja, Skill Academy by Ruang Guru, merupakan milik Staf Khusus Jokowi, Adamas Belva. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/16512821/mitra-pelatihan-kartu-prakerja-digandeng-bukan-lewat-penunjukan-maupun

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke