Salin Artikel

Masih Banyak Masyarakat Berencana Mudik, Ini Antisipasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan menunjukkan keinginan masyarakat untuk tetap mudik jelang Idul Fitri tahun 2020 masih tinggi.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan merumuskan beberapa antisipasi yang bisa dilakukan pemerintah.

Menurut peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) sekaligus bagian dari Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Dicky Pelupessy, perlu ada kampanye untuk dapat mengubah tingginya keinginan rencana masyarakat mudik tersebut.

Kampanye tersebut, kata dia, meminta agar masyarakat yang berencana mudik ke kampung halaman mengurungkan niatnya itu.

"Pertama, kampanye mengubah rencana masyarakat untuk tidak mudik Idul Fitri sebagai upaya mengurangi risiko penularan Covid-19," ujar Dicky, dikutip dari siaran pers, Rabu (14/4/2020).

Kedua, pengaturan dan antisipasi pergerakan masyarakat dalam pencegahan Covid-19, terutama pergerakan dari daerah asal menuju ke wilayah tujuan mudik, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Hasil survei menunjukkan, persentase pemudik dari Provinsi Jawa Barat menuju kabupaten atau kota di provinsi tersebut sebesar 34,37 persen.

Kemudian, ke kabupaten/kota di Jawa Tengah 26,36 persen dan Jawa Timur sebesar 9,04 persen.

Pemudik dari Provinsi DKI Jakarta, wilayah tujuan terbesarnya adalah ke Jawa Tengah 24,18 persen, Jawa Timur 16,01 persen, dan Jawa Barat 14,71 persen.

Selanjutnya dari Provinsi Jawa Timur, wilayah tujuan terbesar pemudiknya adalah kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 70,22 persen dan Jawa Tengah 14,61 persen.

Dari Jawa Tengah, wilayah tujuan terbesarnya adalah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 56,21 persen dan DIY sebesar 12,43 persen.

Sementara dari Banten, wilayah tujuan terbesarnya ke Jawa Tengah sebesar 41,77 persen, Jawa Barat 13,92 persen dan DIY 5,06 persen.

"Ketiga, pengaturan dan antisipasi moda transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat, terutama mobil, pesawat, dan kereta api sebagai tiga moda utama pilihan masyarakat untuk mudik," kata dia.

Dari studi sosial Covid-19 berupa survei Persepsi Masyarakat terhadap Mobilitas dan Transportasi, terdapat 43,78 persen responden yang berencana mudik.

Jumlah tersebut dinilai masih tinggi, meski sisanya, sebanyak 56,22 persen menjawab tidak akan mudik.

"Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak penduduk yang merencanakan mudik saat libur lebaran di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda ini," ujar Dicky.

Selain itu, kata dia, survei juga menunjukkan sebanyak 69,06 persen responden mengungkapkan alasan mudiknya dikarenakan keperluan Idul Fitri.

Sementara itu, sebanyak 60,88 persen responden menyatakan akan berangkat mudik saat cuti bersama Idul Fitri.

Adapun survei Studi Sosial Covid-19 ini digelar pada 28-30 Maret 2020 dengan melibatkan 3.853 responden, rentang usia 15–60 tahun ke atas.

Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan sendiri merupakan kolaborasi para peneliti kebencanaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemudian Institut Pertanian Bogor (IPB), Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, U-INSPIRE, Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia serta didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Abdul Haris menambahkan, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan intervensi sosial kepada masyarakat agar tidak mudik saat pandemi ini berlangsung.

"(Mudik) berpotensi semakin menyebarluaskan virus dan menghambat proses pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/15133281/masih-banyak-masyarakat-berencana-mudik-ini-antisipasi-yang-perlu-dilakukan

Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke