Salin Artikel

Anggota Ombudsman Nilai KRL Tak Perlu Dihentikan, tetapi Dibatasi Hanya di Jabodetabek

Alvin mengatakan, operasional KRL commuter line tidak perlu dihentikan seluruhnya, tetapi dibatasi hanya di wilayah Jabodetabek yang sudah menerapkan PSBB.

"Komuter Jabodetabek tidak perlu khawatir karena pergerakan mereka adalah internal kawasan PSBB. Jabodetabek sudah PSBB semua," kata Alvin kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Dengan demikian, ia mengusulkan agar KRL commuter line hanya beroperasi di wilayah Jabodetabek tetapi tak perlu menjangkau wilayah di luar Jabodetabek, misalnya sampai Rangkasbitung.

Alvin menuturkan, mobilitas di wilayah PSBB tidak perlu dikhawatirkan.

Namun, ia mengingatkan, orang-orang yang baru masuk ke wilayah PSBB harus menjalani karantina mandiri terlebih dahulu.

"Pergerakan di dalam wilayah PSBB tidak perlu karantina. Wajib karantina hanya untuk yang masuk dari wilayah di luar PSBB tersebut," kata Alvin.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tiap perjalanan KRL commuter line tetap harus menaati protokol untuk mencegah penularan Covid-19.

"Dalam permenkes kan sudah diatur tentang jarak fisik dan penurunan daya muat, mengacu para peraturan itu," ujar Alvin.

Sebelumnya diberitakan, lima kepala daerah tingkat kota dan kabupaten di Bogor, Depok, Bekasi, sepakat mengusulkan penghentian sementara operasional KRL saat penerapan PSBB yang akan dimulai serentak pada Rabu hari ini/

Usulan tersebut dibuat secara kolektif dan disampaikan pada Selasa (14/4/2020) kemarin kepada Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat.

Langkah penghentian sementara operasional KRL tersebut dinilai mampu menekan penyebaran Covid-19.

"Kenapa ditutup, karena risikonya terlalu besar. Dengan kondisi seperti sekarang, di mana pengendaliannya lemah, kami tidak bisa menjamin pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Namun, pihak Kementerian Perhubungan mengaku belum membuat keputusan soal permohonan penghentian sementara operasional KRL selama PSBB di Bodebek yang telah diajukan para kepala daerah di wilayah itu.

"Belum ada keputusan. Namun sampai tanggal 17 (April) dipastikan KRL masih beroperasi," kata Kepala Bagian Humas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Budi Rahardjo, Selasa.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/13425301/anggota-ombudsman-nilai-krl-tak-perlu-dihentikan-tetapi-dibatasi-hanya-di

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke