Salin Artikel

Puan Maharani: Sejak Awal DPR Imbau Tes Corona Harus Masif

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan, sejak awal DPR telah mengimbau agar tes virus corona dilakukan secara masif dan proporsional.

“Hal tersebut mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 260 juta orang,” kata Puan, dalam sambutan tertulis yang Kompas.com terima.

Sambutan tersebut dibacakan ketika Puan diwakili Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto, menyerahkan satu unit mesin polymerase chain reaction (PCR) dan 21 box detection kit for 2019-nCov kepada Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI), Selasa (14/4/2020).

“Makin dini kita mengetahui seseorang terpapar virus corona, makin mudah kita melakukan tindakan pencegahan. Karena itu, ketersediaan alat tes spesimen sangat dibutuhkan,” kata Puan.

Puan berharap, bantuan tersebut dapat menunjang dan mempercepat FK UI dalam mendeteksi hasil-hasil tes pemeriksaan coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Indonesia memiliki ahli-ahli kesehatan seperti di FK UI yang pengetahuannya sangat mumpuni. Mereka harus didukung bantuan alat-alat yang memadai,” kata Puan.

Bantuan dari Puan diterima Wakil Dekan FK UI Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan Dwiana Ocviyanti, di Laboratorium Mikrobiologi UI yang berlokasi di Kawasan Cikini Jakarta Pusat.

Pihak Departemen Mikrobiologi UI diwakili Ketua Departemen Mikrobiologi FK UI Fera Ibrahim pun mengucapakan terima kasih atas bantuan tersebut.

“Kapasitas peralatan laboratorium baru 300 sampel. Alat ini sangat membantu kami yang saat ini dituntut melakukan 1.000 tes spesimen setiap hari,” kata Fera.

Fera menambahkan, sumbangan mesin PCR dari Puan dapat meningkatkan kapasitas tes Laboratorium Mikrobiologi UI menjadi 900 sampel per hari.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/17095191/puan-maharani-sejak-awal-dpr-imbau-tes-corona-harus-masif

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke