Salin Artikel

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

“Bisa video call? Ada informasi yang ingin saya sampaikan,” begitu teks pesan yang dikirim sang atasan yang masuk ke ponsel Ary, 23 Maret 2020 lalu.

Benar saja. Pada menit pertama panggilan video, sang atasan memberitahu bahwa kondisi keuangan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan bahasa internasional itu saat ini sedang anjlok.

Penyebabnya tak lain wabah virus corona (Covid-19) yang melanda Indonesia.

Memutuskan hubungan kerja seluruh karyawan pun disebut menjadi pilihan perusahaan. Hari itu ialah hari terakhir Ary dan rekan-rekannya bekerja.

“Jadi, gua di-PHK lewat video call,” ujar Ary saat bercerita dengan Kompas.com pada Rabu (8/4/2020).

Selanjutnya, atasannya membacakan apa saja hak yang Ary dapatkan dari perusahaan yang berkantor di bilangan Semanggi itu.

Pria asal Maluku tersebut hanya bisa menjawab “iya” di setiap pernyataan. Bahkan, tak jarang ia hanya membalas perbincangan itu dengan anggukan sembari tertegun.

Tak peduli anggukannya tak dilihat. Ia masih merasa tidak percaya dengan kabar buruk yang datang.

“Beberapa hari sebelumnya gua memang mimpi kehilangan sepatu sebelah sih. Ternyata itu pertanda buat kabar yang gua terima hari itu. Ya shock aja,” ujar pria lajang itu.

“Intinya bos gua bilang, gua dapat dua kali gaji bulanan sebagai kompensasi. Di atas UMR sih,” lanjut Ary yang menjabat sebagai marketing eksekutif di bekas perusahaannya itu.

Agung (34) sedikit lebih beruntung. Pria yang bekerja di perusahaan agensi dan sama-sama terdampak wabah corona tersebut mendapatkan setengah gaji pada bulan Maret.

“Itu karena mulai pertengahan Maret itu, enggak ada proyek sama sekali dan semua karyawan dirumahkan sementara. Ya jadi dapatnya setengah gaji,” ujar Agung.

Sementara, untuk bulan April ini, perusahaan tidak menggajinya sama sekali. Tak tahu bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya.

Ia yang memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih balita pun dilanda kebingungan, apakah perusahaannya hanya tutup sementara, atau seterusnya. Belum ada kepastian.

Ary dan Agung merupakan salah satu dari sekian banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah virus corona di Tanah Air.

Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta mencatat, setidaknya ada 162.416 pegawai di Ibu Kota yang terkena PHK akibat terjangan wabah virus corona.

Namun, data itu bukan data pasti. Sebab, data itu bersumber dari mereka yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan insentif dari pemerintah.

Jadi, jumlah pastinya bisa lebih, bisa juga kurang. Belum lagi ditambah dengan jumlah pegawai yang di-PHK di luar Jakarta.

Kartu Prakerja

Ary dan Agung boleh dibilang tidak dapat berbuat apa-apa saat ini.

Ary yang menggantungkan hidupnya pada gaji dua bulan berusaha untuk melamar pekerjaan via situs pencari kerja.

Namun di saat seperti sekarang, mungkin tidak ada perusahaan yang menerima karyawan baru.

“Berarti kan sudah dua mingguan gua nganggur. Sampai sekarang belum ada titik terang ya. Mungkin karena perusahaan-perusahaan lagi pada sulit semua. Jadi, ya mau gimana lagi?” ujar Ary.

Sementara Agung masih bisa bernapas agak lega. Sang istri kebetulan bekerja di perusahaan media massa sehingga dapat sedikit membantu perekonomian keluarga kecilnya.

Ary dan Agung mendengar informasi di media online soal program pemerintah bagi korban PHK akibat wabah virus corona, yakni Kartu Prakerja.

Ary mengaku, cukup bersemangat dengan program itu. Mungkin, itu adalah jalan bagi dirinya untuk kembali mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Tertarik bangetlah. Secara gua kan sudah enggak punya uang lagi. Kan lumayan dapat pelatihan dan insentif untuk nyambung hidup,” ujar Ary.

Ia pun telah mengunjungi situs www.prakerja.go.id. Namun, sayangnya ia tidak menemukan akses untuk pendaftaran.

Ia hanya melihat informasi tentang tips bagaimana meningkatkan kemampuan bekerja di berbagai bidang.

“Cuma ada untuk meningkatkan skill. Enggak ada akses untuk ke pelatihan dan pekerjaan. Ya intinya gua kesulitan deh cari pintu masuk ke program itu gimana,” ujar Ary.

Agung juga demikian. Lantaran tidak menemukan apa yang dicari, ia pun mengaku, tidak tertarik lagi dengan program tersebut.

“Ya habis gimana? Sulit. Lagipula yang kena PHK kan banyak banget ya. Apa program itu mampu mengakomodasinya? Saya rasa sulit ya. Makanya, usaha sendiri sajalah,” ujar Agung.

Klarifikasi

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menegaskan bahwa situs Kartu Prakerja memang sudah dibuat dan sudah dapat diakses.

Namun, operasionalnya belum diluncurkan secara resmi.

“Saat ini website prakerja.go.id itu memang belum disediakan fitur untuk pendaftaran. Karena ini menunggu, entah dirilis Presiden atau Menko Ekonomi. Waktunya kapan, saya juga tidak dapat mendahului,” ujar Denni saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Ia memastikan, apabila pendaftaran dibuka, calon penerima manfaat tidak kesulitan untuk mengaksesnya.

Sementara, soal apakah Kartu Prakerja dapat menampung seluruh korban PHK akibat Covid-19, Denni tidak dapat menjawabnya.

Denni memaparkan, per tahunnya, Kartu Prakerja dialokasikan bagi 5,6 juta orang.
Namun yang jadi persoalan adalah pemerintah tidak memiliki data pasti terkait berapa jumlah pegawai yang terkena PHK akibat Covid-19.

Di sisi lain, Denni khawatir program tersebut pada akhirnya tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat, terutama korban PHK akibat wabah Covid-19.

“Harusnya ekspektasinya pas. Tapi yang perlu diingat adalah ini program baru. Butuh banyak sekali penyempurnaan. Kami akan berbuat sebaik-baiknya untuk kelancaran program ini,” ujar Denni.

Meski demikian, Denni menegaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Kartu Prakerja kali ini akan memprioritaskan bagi korban PHK akibat wabah virus corona.

Bentuk prioritasnya adalah dengan melihat daerah mana yang kasus positif Covid-19 tinggi. Di situlah alokasi calon penerima manfaat akan lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

“Oleh sebab itu saat inilah kita semua butuh empati. Tolong utamakan dulu saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19 ini. Kita harus lulus sebagai bangsa yang bersatu,” ujar Denni.

Saat ini, Denni pun meminta siapapun yang tertarik mendaftarkan diri ke Kartu Prakerja untuk tetap mengunjungi website itu.

Sebab, di dalamnya terdapat bidang-bidang pelatihan yang akan disediakan.

“Masyarakat sambil menunggu launching, bisa dilihat-lihat, kira-kira nanti saya akan masuk ke pelatihan apa ya? Mulailah browsing-browsing,” ujar Denni.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/07000071/kisah-korban-phk-dan-harapan-bernama-kartu-prakerja-

Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke