MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah bagi umat muslim yang terinfeksi Covid-19.

"Perlu kami sampaikan substansi Fatwa Nomor 18 agar bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam terhadap saudaranya yang terkena wabah Covid-19 dan wafat karenanya," ujar Asrorun dalam konferensi pers di Graha BNPB, Sabtu (4/4/2020).

Fatwa ini juga menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dan petugas yang mengurusi jenazah supaya dapat menjaga keselamatan jiwa dan tidak mengabaikan ketentuan agama.

Fatwa tersebut, kata Asrorun, merujuk pada hak yang perlu dipenuhi dalam proses pengurusan jenazah.

"Mulai dari pemandian, pengkafanan, menshalatkan hingga penguburan jenazah harus sesuai protokol kesehatan dan mentaati aturan agama," tegas Asrorun.

Ia lantas menjelaskan empat poin dalam pengurusan jenazah pasien Covid-19.

Pertama, memandikan jenazah. Di mana proses memandikan tidak harus dilepas bajunya terlebih dulu.

"Jika memungkinkan, bisa dilakukan pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tak memungkinkan agama memberikan kelonggaran dengan cara di-tayamumkan, " tutur Asrorun.

Akan tetapi, jika tetap tidak memungkinkan untuk melakukan proses pemandian atau tayamum karena pertimbangan keamanan atau teknis lain, maka dimungkinkan jenazah langsung dikafankan.

Kedua, proses pengkafanan, ada rangkaian ketentuan dengan menutupi seluruh tubuh.

"Tapi pada saat yang sama juga bisa dilakukan proses proteksi dengan menggunakan plastik yang tidak tembus air. Bahkan dalam batas tertentu kemudian dimasukkan ke dalam peti dan proses disinfeksi itu dimungkinkan secara syari, " papar Asrorun.

Ketiga, menshalatkan jenazah dilakukan di tempat yang dipastikan suci dan aman dari proses penularan.

"Kemudian dilaksanakan minimal oleh 1 orang muslim, " kata Asrorun.

Keempat, jenazah dimakamkan secara layak. 

Asrorun mengingatkan jika empat poin di atas adalah hak setiap muslim saat meninggal dunia.

"Jika kita ikuti protokol kesehatan dalam mengurus jenazah dan ketentuan dalam fatwa di atas, maka tak ada kekawatiran lagi untuk (jenazah) menularkan (Covid-19) kepada yang hidup," ujarnya.

Lebih lanjut Asrorun menuturkan, fatwa yang ditetapkan oleh MUI ini juga diharapkan menjadi rujukan di tengah kekhawatiran masyarakat dan kejadian penolakan pengurusan jenazah pasien yang meninggal akibat Covid-19.

Dia menambahkan, setiap muslim meninggal dunia akibat Covid-19 memiliki kemuliaan di mata Allah.

"Secara khusus saya mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang kebetulan ditimpa musibah dan kemudian salah stau keluarganya wafat karena wabah Covid-19. Percayalah ini ujian dan di mata Allah diberikan status syahid," katanya.

Sebelumnya diberitakan, penolakan jenazah pasien positif Covid-19 terjadi di sejumlah daerah.

Salah satunya, dialami pasien positif corona asal Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas meninggal dunia di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa (31/3/2020) pagi.

Saat jenazah akan dimakamkan, masalah muncul.

Pemakaman jenazah mendapat penolakan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Wangon.

Akhirnya jenazah pasien dimakamkan Selasa malam di lahan milik pemkab di Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas.

Selain itu, ada pula kejadian saat jenazah Arsidin (52) pegawai Dinas PU, warga BTN Pao-pao, Kabupaten Gowa ditolak oleh warga untuk dimakamkan di Baki Nipanipa, Kecamatan Manggala, Makassar.