Salin Artikel

IDI: Jumlah Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Pemerintah Masih Sedikit

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menanggapi jumlah spesimen yang telah diperiksa pemerintah.

"Iya, masih terhitung kecil. Perlu dilakukan yang lebih luas dan massal dan cepat," kata Daeng kepada Kompas.com, Jumat (3/4/2020).

Sejak 31 Desember 2019 hingga 1 April 2020 jumlah spesimen tes Covid baru mencapai 7.193 spesimen.

Sementara, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 264 juta jiwa, total spesimen yang telah diperiksa terlalu kecil.

Bahkan, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto sebelumnya sempat menyebutkan bahwa potensi warga Indonesia terpapar Covid-19 mencapai 700.000 orang.

Menurut Daeng, pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan puskesmas hingga rumah sakit umum daerah tipe C dan D yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini bisa dilakukan untuk membantu proses pemeriksaan massal tersebut.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan ini, pemerintah juga disarankan untuk memeriksa seluruh masyarakat.

Langkah itu sudah dilakukan meskipun belum secara masif, yaitu melalui rapid test. Dalam tes ini, pemerintah juga menetapkan tiga prioritas masyarakat yang berhak melakukan pemeriksaan.

Prioritas pertama yakni orang yang melakukan kontak dekat langsung dengan pasien positif Covid-19. Prioritas kedua yakni tenaga medis yang melakukan kontak sehari-hari dengan kasus.

Sementara, prioritas ketiga berdasarkan pada wilayah. Dalam hal ini, bila ada puskesmas di daerah yang banyak menangani Covid-19, maka masyarakat sekitar yang berinteraksi dengan puskesmas itu akan diperiksa.

IDI tetap menanggapi baik rapid test yang dilakukan, walaupun yang dihitung dalam kasus positif di Indonesia adalah pemeriksaan dengan PCR.

"Sebaiknya diupayakan oleh pemerintah karena tracing dan testing atau pemeriksaan dengan rapid test, harus dilakukan secara luas dan massal," ujar Daeng.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/14274931/idi-jumlah-spesimen-covid-19-yang-diperiksa-pemerintah-masih-sedikit

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke