Salin Artikel

Putus Penyebaran Covid-19, Pengusaha Diminta Ikut Beri BLT untuk Kelompok Tak Mampu

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para pengusaha, menurut Anwar, yakni ikut membantu program pemerintah memberi bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat miskin dan pekerja informal.

"Untuk itu, kita sangat mengharapkan para pengusaha besar dan orang-orang kaya di negeri ini untuk mau berbagi dan turun tangan bagi membantu pemerintah dan masyarakat untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu dan sangat terpukul oleh wabah ini," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya pada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Anwar mengatakan, pemberian BLT pada masyarakat terdampak Covid-19 bisa membantu memutus rantai penyebaran virus.

Oleh karena itu, ia berharap para pengusaha bisa ikut berkontribusi dengan membantu pemerintah memberikan BLT hingga masalah wabah tersebut bisa teratasi.

"Di antaranya dengan tetap tinggal di rumah. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang hidupnya pas-pasan dimana rezeki yang mereka dapat pagi di makan siang dan yang mereka dapat siang di makan sore," ungkapnya.

Pemerintah berencana memberikan bantuan untuk masyarakat yang merasakan dampak penyebaran wabah Covid-19.

Hal itu dikatakan Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

"Daya beli melalui BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Seperti kita ketahui, wabah Covid-19 ini yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan. Kita lihat DKI Jakarta dan sekitarnya yang paling terdampak," kata Susi.

"Karena itu, kami menyiapkan bentuk bantuan sosial melalui BLT untuk meningkatkan daya beli kelompok terdampak," lanjutnya.

Susi menjelaskan, BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja sektor informal, antara lain pengusaha warung, pedagang kecil, serta pengemudi transportasi online.

Pemerintah sudah mulai meminta data calon penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi perdagangan hingga pihak Gojek dan Grab.

Para pekerja harian di pusat perbelanjaan juga akan mendapat bantuan.

"Kita akan data para pekerja informal harian untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dalam rangka meningkatkan daya beli. Jadi itu yang pertama program stimulus lanjutan dalam konteks peningkatan daya beli," ucap Susi.

Pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 158,2 triliun untuk penanganan wabah Covid-19.

Angka itu berasal dari stimulus ekonomi tahap satu sebesar Rp 10,3 triliun, kemudian stimulus kedua Rp 22,9 triliun, pelebaran anggaran sebesar 0,8 persen dari yang sebelumnya di APBN tahun 2020.

Dua kali stimulus ekonomi yaitu pada 25 Februari 2020 dan pada 13 Maret 2020.

"Stimulus kedua ini ada delapan kebijakan yang empat terkait dengan sektor fiskal perpajakan, yang empat yang lain terkait non fiskal mengenai percepatan lalu lintas barang impor ekspor dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ini," ucap Susi.

Data terakhir yang disampaikan pemerintah pusat, ada 1.046 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Sebanyak 87 orang diantaranya meninggal dan 46 pasien sembuh.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/28/11344351/putus-penyebaran-covid-19-pengusaha-diminta-ikut-beri-blt-untuk-kelompok-tak

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke