Salin Artikel

Wapres Minta Kepala Daerah Telusuri Warganya yang Mudik di Tengah Wabah Corona

Sebab, meski belum bulan Ramadhan ataupun Lebaran, sudah ada warga yang pulang ke daerahnya masing-masing dari Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena adanya kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Padahal, pemerintah juga sudah mengimbau agar mereka tidak mudik atau pulang kampung dulu.

"Saya minta daerah-daerah untuk mencegah penyebaran itu (virus corona). Kalau mereka yang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, supaya kembali ditelusuri apakah mereka sudah bebas corona atau tidak untuk menghindari (sebaran di daerahnya)," kata Ma'ruf dalam video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Ma'ruf mencontohkan, Jawa Tengah saat ini sudah melakukan pengawasan ketat dengan menunggu di perbatasan daerahnya dengan daerah lain.

Mereka memeriksa masyarakat yang mudik itu apakah terbebas dari Covid-19 atau tidak sehingga ia pun meminta daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

"Bagi daerah memang ini ada pekerjaan tambahan, pemda punya tugas baru meneliti mereka yang mudik jangan sampai membawa virus atau wabah corona ke daerah masing-masing," kata Ma'ruf.

Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu dalam situasi dan kondisi saat ini.

"Saya imbau untuk tidak mudik, yang sudah terlanjur saya minta pemerintah untuk mengawasi itu jangan sampai si pemudik menyebarkan corona ke daerah. Haruslah tegas pemda harus tegas," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, mereka yang mudik juga perlu diikutkan dalam rapid test untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/14033391/wapres-minta-kepala-daerah-telusuri-warganya-yang-mudik-di-tengah-wabah

Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke