Salin Artikel

Prabowo: Hilangkan Perbedaan Politik, Gotong Royong Hadapi Covid-19

Menurut dia, seluruh pihak harus dapat menanggalkan setiap perbedaan yang ada karena itu merupakan kunci dalam mengatasi penyakit yang telah menjadi pandemi global ini.

"Beliau berharap semuanya mari bergotong royong dan lupakan dulu perbedaan sikap politik, saatnya bersatu, bekerjasama dan beliau yakin kita bisa segera keluar dari situasi ini," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Hari ini, Prabowo telah menerima bantuan alat perlindungan diri (APD) yang dibutuhkan tenaga medis dalam menghadapi Covid-19.

APD itu dijemput dengan menggunakan Pesawat Hercules C130 milik TNI Angkatam Udara dari China.

Adapun APD itu terdiri atas baju pelindung sebanyak 20.000 unit, masker N95 15.000 unit, disposable gloves 10.000 unit, disposable masks 150.000 unit, kacamata goggles 10.000 unit dan rapid test kit 100.000 unit.

Setelah menerima APD itu, Prabowo menyerahkannya secara simbolik kepada perwakilan TNI, RSPAD Gatot Subroto, dan RS Dokter Suyoto. 

"Ini adalah APD tahap pertama, beliau sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertahanan RRT untuk dapat membantu kebutuhan APD dalam jumlah yang lebih besar," ujar dia.

Di lain pihak, Prabowo juga telah meminta sejumlah perusahaan lokal untuk dapat segera memproduksi sebanyak mungkin APD secara cepat dan masal.

Sebab, APD tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh dokter dan tenaga medis yang berada di garis depan dalam penanganan Covid-19.

"Salah satu perusahaan yang diminta memproduksi adalah PT Sritex," ucap dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/16085111/prabowo-hilangkan-perbedaan-politik-gotong-royong-hadapi-covid-19

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke