Salin Artikel

DPR Minta Polisi Evaluasi Izin Kegiatan yang Kumpulkan Massa

Ia mengatakan, polisi mesti segera berkomunikasi dengan para panitia pelaksana agar kegiatan mereka dapat ditunda sementara di tengah upaya penanganan wabah virus corona di dalam negeri.

"Ke depan, saya meminta aparat kepolisian mengevaluasi semua izin kegiatan pengumpulan massa di seluruh daerah dan berkomunikasi dengan panitia pelaksana agar setidaknya menunda kegiatannya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," kata Herman, Kamis (19/3/2020).

Herman pun menyampaikan keprihatinan atas upacara penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng yang digelar di Ruteng, Manggarai, NTT, hari ini.

Ia berharap panitia sepenuhnya mewaspadai pandemi virus corona dan telah menyiapkan upaya pencegahan agar penyebaran virus tidak meluas.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, diketahui telah meminta Keuskupan Ruteng menunda upacara itu.

"Tentu saya menyampaikan keprihatinan tersendiri. Saya berharap panitia pelaksana sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesehatan pengunjung acara tersebut," ujarnya.

Herman mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Doni demi memperkecil kemungkinan persebaran virus corona.

Herman memahami banyak acara yang sudah direncanakan dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum adanya wabah virus corona ini.

Selain upacara penahbisan Uskup Ruteng, ia menyinggung gelaran Ijtima Ulama Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan, yang kini telah dipastikan batal.

Dia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran diri agar virus corona tidak terus meluas.

"Saya paham bahwa kedua acara tersebut sudah dirancang sejak lama. Tapi, kita juga harus mengantisipasi perluasan penyebaran virus corona. Tentu saja tidak ingin adanya lonjakan penderita seperti yang dialami Malaysia selepas acara sejenis," ujar Herman.

Diberitakan, Keuskupan Ruteng, Manggarai, NTT, menggelar upacara penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng di Ruteng, Kamis (19/3/2020).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, telah meminta keuskupan Ruteng menunda upacara untuk mencegah penularan virus corona.

Hal tersebut disampaikan Doni dalam suratnya kepada Kardinal dan Bupati Manggarai. Namun, penahbisan tetap digelar hari ini.

Penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng juga disiarkan secara langsung di sejumlah akun Facebook.

Salah satunya di Facebook Komunikasi Sosial (Komsos) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), tampak acara penahbisan Mgr Siprianus Hormat.

Tampak begitu banyak umat Katolik yang sudah berkumpul dan mengikuti kegiatan.

Upacara misa penahbisan uskup dipimpin oleh Kardinal Suharyo dan diikuti sejumlah uskup dan biarawan serta biarawati.

Ijtima Dunia di Gowa

Selain itu, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, juga direncanakan ada kegiatan Ijtima Jamaah Tabligh Dunia pada 19-22 Maret 200.

Selain diikuti ribuan orang dari seantero Indonesia, ada ratusan warga negara asing (WNA) yang juga datang.

WNA yang sudah ada di lokasi acara berasal dari Malaysia, Thailand, Pakistan, India, Brunei, Timor Leste, Arab Saudi, Bangladesh, dan Filipina.

Istana Kepresidenan memastikan kegiatan tersebut dibatalkan. Pembatalan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Selatan dan Forkopimda Sulsel.

"Berdasarkan keterangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Kakanwil Kementerian Agama Sulsel setelah berkoordinasi dengan Kapolri, Kapolda, dan Bupati Gowa, acara Ijtima Jamaah Tabligh resmi dibatalkan," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman kepada wartawan, Kamis (19/3/2020).

Fadjroel pun memastikan bahwa peserta yang datang dari berbagai negara segera dipulangkan.

"Hari ini semua peserta akan dipulangkan dengan pengawalan melalui bandara dan pelabuhan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/19/12033621/dpr-minta-polisi-evaluasi-izin-kegiatan-yang-kumpulkan-massa

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke