Mahfud MD: Pembangunan Wilayah Perbatasan Akan Mencakup Aspek Sosial dan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pembangunan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain juga akan memperhatikan faktor sosial dan ekonomi.

"Bukan hanya membangun gedung atau tembok perbatasan, tapi juga di situ direncanakan pembangunan sosial-ekonomi," ujar Mahfud dalam keterangan video Kemenko Polhukam, Selasa (17/3/2020).

Mahfud mengatakan pembangunan yang juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi akan membuat wilayah tersebut memiliki sentra perekonomian.

Dia menegaskan, upaya pembangunan wilayah perbatasan bertujuan untuk memperkuat kedaulatan NKRI.

"Di area itu, informasi tentang kegiatan pemerintahan dalam rangka menjaga kedaulatan negara di bidang teritori, perbatasan," kata Mahfud.

Diketahui, dalam program pembangunan itu dikawal oleh Kemenko Polhukam dan Kemendagri melalui Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP).

Pada tahun ini, Pemerintah menggelontorkan Rp 24,3 triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan di sejumlah titik koordinat.

Menurut Mahfud dana yang digelontorkan pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan sudah cukup besar.

"Itu dana yang cukup besar," katanya.

Sebelumnya, BNPP menyisir Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau, dalam rangka mengimplementasikan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2020 pada Senin (16/3/2020).

Gerbangdutas tahun ini merupakan kegiatan yang keenam.

Sebelumnya pada 2015 BNPP menggelar kegiatan serupa di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pada 2016 di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 2017 di Natuna, Kepulauan Riau, 2018 di Merauke, Papua dan 2019 di Morotai, Maluku Utara.