Salin Artikel

Tak Hanya Wabah Corona, Pemerintah Juga Prioritaskan Penanganan DBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia menegaskan keseriusan pemerintah menangani demam berdarah dengue (DBD) di tengah munculnya virus corona atau Covid-19.

"Kasus demam berdarah sepanjang 2020 merupakan kejadian yang sampai saat ini terus ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan menggunakan sumber daya dari dinas kesehatan di setiap daerah," kata Angkie dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2020).

Angkie menyebutkan, kasus demam berdarah mulai muncul sejak beberapa wilayah di Indonesia mengalami kebanjiran saat curah hujan tinggi. Situasi ini berlangsung sejak awal tahun 2020.

Merujuk data dari Kementerian Kesehatan, ada 17.820 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia, dan mengakibatkan 104 orang meninggal dunia.

"Angka ini lebih banyak daripada Covid-19. Oleh karena itu, selain serius dalam pencegahan mewabahnya corona virus yang merupakan bencana kesehatan global, serta mendapat status gawat darurat dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan penanganan demam berdarah," kata dia.

Angkie menyebutkan, awalnya enam daerah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Namun, saat ini tinggal satu daerah yang masih berstatus KLB, yaitu Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah terus memantau perkembangan terkait penanganan DBD yang saat ini dijalankan oleh dinas kesehatan di setiap daerah.

"Jika nantinya memerlukan respons khusus, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan segera turun membantu penanganan," ucap Angkie.

Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 17.820 kasus penularan DBD di seluruh Indonesia.

Jumlah ini tercatat jauh lebih banyak jika dibandingkan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang berjumlah 34 kasus hingga 11 Maret 2020.

Secara berurutan, ke-10 provinsi dengan penularan tertinggi tersebut adalah Lampung (3.423 kasus), NTT (2.711 kasus), Jawa Timur (1.761 kasus), dan Jawa Barat (1.420 kasus).

Disusul Jambi (703 kasus), Jawa Tengah (648 kasus), Riau (602 kasus), Sumatera Selatan (593 kasus), DKI Jakarta (583 kasus), dan NTB (558 kasus).

Kemudian, tercatat pula 10 kabupaten/kota dengan kasus penularan DBD tertinggi, yakni Kabupaten Sikka (1.216 kasus), Kabupaten Lampung Selatan (664 kasus), Kabupaten Pringsewu (591 kasus), dan Kabupaten Lampung Tengah (490 kasus).

Selanjutnya, Kabupaten Lampung Timur (378 kasus), Lampung Utara 270, Kota Bandar Lampung (270 kasus), Kabupaten Belitung (256 kasus), Kota Bandung (218 kasus), dan Malang (218 kasus).

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/12/15212041/tak-hanya-wabah-corona-pemerintah-juga-prioritaskan-penanganan-dbd

Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke